TERNATE, OT- Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis digital, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Aksi Perubahan bertajuk “Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Melalui Microsite Anggaran Keuangan – MITRA KEUANGAN”.
Kegiatan yang di inisiasi oleh Project Leader Muhamad Ikbal, S.E., M.M, dengan bimbingan mentor Abdullah Hi. M. Saleh, dihadiri oleh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Ternate. FGD berlangsung pada Selasa (23/9/2025).
Kabid Anggaran BPKAD Kota Ternate, Muhamad Ikbal yang juga Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XVI Tahun 2025 BPSDM Provinsi Maluku, memaparkan pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan anggaran. Inovasi MITRA KEUANGAN, diharapkan dapat menjadi media transparansi publik sekaligus instrumen peningkatan kualitas pelayanan informasi keuangan daerah.
“Melalui MITRA KEUANGAN, kita ingin menghadirkan akses informasi anggaran yang lebih mudah, cepat, dan terbuka bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” Jelas Ikbal.
Sementara Kepala BPKAD selaku mentor, Abdullah Hi. M. Saleh, memberikan apresiasi atas pengembangan inovasi ini sebagai jendela infomasi keuangan, dan menekankan tentang dukungan terhadap SPBE terkait keterbukaan informasi keuangan, serta pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam memastikan keberlanjutan aksi perubahan MITRA KEUANGAN ini.
Kehadiran perangkat daerah dari unsur pendapatan, unsur sekretariat DPRD, unsur perencanaan dan unsur pengawasan dalam FGD ini, menghasilkan beberapa catatan strategis, antara lain:
- Pentingnya integrasi microsite dengan sistem keuangan daerah dan nasional.
- Penguatan komitmen perangkat daerah dalam memperbarui data anggaran secara berkala.
- Sosialisasi dan edukasi bagi aparatur untuk mendorong partisipasi dan pengawasan implementasi MITRA KEUANGAN.
- Adanya replikasi inovasi di bidang perencanaan dan pengawasan.
Dengan adanya MITRA KEUANGAN, Pemerintah Kota Ternate berharap dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pelayanan publik.(red)
