Kolaborasi lintas sektor wujudkan tata kelola keuangan yang modern dan terbuka

TERNATE, OT - Inovasi digital MITRA KEUANGAN yang digagas oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate kian mendapat sorotan positif di tingkat nasional.

Program yang diinisiasi oleh Muhamad Ikbal Mansoer, SE., MM., selaku Reformer Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XVI BPSDM Provinsi Maluku, ini bukan sekadar proyek digitalisasi, melainkan langkah transformasi menuju tata kelola keuangan daerah yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyebut, MITRA KEUANGAN sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi berbasis data.

“Langkah ini menunjukkan bahwa inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. MITRA KEUANGAN akan memperkuat pondasi akuntabilitas dan memudahkan kolaborasi antarlembaga,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menilai platform ini sebagai simbol perubahan cara kerja ASN di era digital.

“Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. MITRA KEUANGAN adalah bukti nyata semangat kolaborasi menuju pemerintahan yang adaptif,” kata Nasri.

Dari tingkat pusat, dukungan datang dari berbagai lembaga strategis.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi fiskal di daerah.

“Platform ini dapat menjadi referensi nasional dalam transparansi keuangan daerah,” ujarnya.

Senada, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie, SSTP., M.Si., menilai MITRA KEUANGAN sebagai model digital governance yang patut direplikasi.

“Upaya digitalisasi keuangan seperti ini akan mempercepat integrasi fiskal pusat dan daerah,” ungkapnya.

Dari sisi perpajakan, Kepala Kantor Pajak Wajib Pajak Besar I Jakarta, Wahyu Hartono, menyampaikan bahwa kolaborasi fiskal daerah-pusat merupakan bagian penting dari tata kelola ekonomi nasional.

“Keterbukaan data daerah memperkuat integrasi fiskal nasional,” ujarnya singkat.

Wahyu Hartono

Tidak hanya pemerintah, berbagai entitas lokal turut menunjukkan dukungan.

Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan, Risdhan Harly, SH., menilai MITRA KEUANGAN akan membuka ruang sinergi ekonomi antara pemerintah dan lembaga keuangan.

“Sinergi seperti ini menjadi fondasi keuangan daerah yang sehat,” ucapnya.

Branch Manager BSI Cabang Ternate, Suwarman, menambahkan, digitalisasi keuangan publik sejalan dengan transformasi perbankan syariah.

“Kami siap berkolaborasi untuk memperkuat sistem cashless pemerintah daerah,” katanya.

Dari sisi jaminan sosial, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ternate, I Wayan Alit Mahendra, menyebut bahwa tata kelola keuangan yang transparan turut memperkuat perlindungan tenaga kerja.

Sedangkan PJ Direktur Perumda PDAM Ake Gale, Samin Marsaoly, SSTP., MM., menegaskan manfaat digitalisasi keuangan bagi BUMD.

“Dengan sistem yang terbuka dan efisien, PDAM dapat merencanakan investasi dengan lebih akurat,” jelasnya.

Ketua KONI Kota Ternate, Fauzan A. Pinang, pun menambahkan sentuhan reflektif.

“Setiap gerakan besar berawal dari langkah kecil — MITRA KEUANGAN adalah langkah itu bagi Ternate,” katanya.

Dukungan dari media juga semakin memperkuat semangat kolaborasi.

Pemimpin Redaksi Malut Post, Fahrul Marsaoly, menyebut bahwa media memiliki tanggung jawab etis untuk mengawal keterbukaan informasi publik.

“MITRA KEUANGAN adalah tonggak penting yang harus dikawal bersama,” ujarnya.

Media lain seperti Terbit Malut dan indotimur.com juga menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra dalam sosialisasi transparansi anggaran.

“Kami akan terus menyiarkan informasi positif agar masyarakat memahami arti akuntabilitas fiskal,” demikian pernyataan bersama dua media tersebut.

Reformer Muhamad Ikbal Mansoer, SE., MM., menutup dengan pesan kolaboratif.

“MITRA KEUANGAN bukan sekadar platform, melainkan gerakan perubahan. Sinergitas adalah energi — dan energi inilah yang membawa Ternate menuju tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya,” tegasnya.

MITRA KEUANGAN diharapkan menjadi simbol komitmen baru Kota Ternate menuju era transparansi dan integritas birokrasi yang nyata.(red)