TERNATE, OT - Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, Jumat (10/12/2021), menemui Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman di kantor Wali Kota Ternate.

Kedatangan Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad selain bersilaturrahmi, juga sebagai langkah awal kerjasama Komnas Perempuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.

Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad dalam pertemuan itu mengungkapkan, kehadirannya untuk bersilaturrahmi sekaligus mengajak Pemkot bekerjasama dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Ternate.

"Kehadiran kami disini sebagai silaturahmi. Semoga silaturahmi ini berlanjut dalam hal kerjasama penghapusan kekerasan terhadap perempuan," kata Bahrul.

Dia menjelaskan, Komnas Perlindungan Perempuan bergerak pada pendidikan publik, pemantauan atau pengawasan serta kajian tentang dampak kekerasan terhadap perempuan.

Bahrul membeberkan, catatan tahunan Komnas Perempuan, menyebutkan, kekerasan perempuan mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. 

"Setiap hari, rata-rata ada 700 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Data tahun 2020, kasus kekerasan perempuan paling tinggi adalah KDRT," kata Barul dalam pertemuan tersebut.

Dia juga menyampaikan apresiasi  pengharaan dan terima kasih kepada Pemkotk Ternate khususnya Wali Kota yang telah menerima kunjungan Komnas Perlindungan Perempuan.

Kami berharap bisa bekerjasama kaitannya dengan kampanye pendidikan publik agar masyarakat lebih paham apa yang dimaksud dengan kekerasan serta bagaimana caran melapor.

"Kami juga berharap, kedepan ada kerjasama di bidang data untuk kekerasan terhadap perempuan di Maluku Utara," harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman menyatakan dukungannya terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Kota Ternate.

"Pemerintah Kota tentu mendukung dan concern terhadap isu-isu kekersan dan kami telah menyatakan anti kekerasan terhadap perempuan," tegas Wali Kota.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot itu menyatakan, sebagai bentuk keseriusan Pemkot dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan, Pemkot Ternate telah memiliki layanan terhadap korban yang mengalami kelerasan.

"Kami juga membuka layanan konsultan hukum dan bantuan hukum untuk korban kekersan perempuan," kata Wali Kota.

Soal kerjasama, Pemkot Ternate, lanjut Wali Kota siap melaksanakan, baik terkait pendidikan publik  pemantauan atau pengawasan, pendampingan hukum sampai pada penyediaan data.

"Data menjadi penting sebagai informasi bagi instansi berwenang untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Pada dinas terkait, Pemkot Ternate juga punya program bantuan ekonomi terhadap perempuan yngg pernah mengalami tindak kekerasan," sebut Wali Kota.

Dikatakan Wali Kota, sebagai kota inklusif atau ramah distabilitas, Pemkot Ternate memiliki program pelatihan bahasa isyarat untuk layanan umum.

"Ruang-ruang kebijakan kita pro terhadap disabilitas, di bidang UMKM, bantuan modal ekonomi, dan kami akan siapkan akses fasilitas umum ramah disabilitas," tutup Wali Kota

 (fight)