SOFIFI, OT- Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 kepada bupati dan wali kota dan satuan kerja di lingkup provinsi Maluku Utara, Kamis (15/12/22).
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto menyampaikan, tahun 2023 alokasi anggaran di Maluku Utara meningkat 9,14 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Alokasi belanja negara di Provinsi Malut tahun 2023 sebesar Rp 16,84 triliun, naik 9,14% dibanding tahun 2022,” ujar Adnan.
Kata Adnan, belanja negara itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 5,02 triliun dan transfer ke daerah Rp 11, 82 triliun.
"Mobilisasi dana APBN Rp16, 84 triliun ke Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023, diharapkan dapat turut menggerakan kehidupan ekonomi masyarakat," harap Adnan.
Anggaran TKD Tahun 2023 tersebut tersebar ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dengan alokasi sebagaimana berikut:
| NO | NAMA PEMDA | BESARAN TKD (Rp) | NAIK/NAIK(%) |
| 1 | Provinsi Maluku Utara | 2,35 Triliun | Naik 12,08 |
| 2 | Kabupaten Halmahera Selatan | 1,60 Triliun | Naik 11,62 |
| 3 | Kabupaten Halmahera Tengah | 1,37 Triliun | Naik 76,13% |
| 4 | Kabupaten Halmahera Timur | 929,47 Miliar | Naik 4,83 |
| 5 | Kota Tidore Kepulauan | 927,80 Miliar | Naik 8,32% |
| 6 | Kabupaten Halmahera Utara | 855,77 Miliar | Turun 11,00% |
| 7 | Kota Ternate | 843,15 Miliar | Naik 1,22% |
| 8 | Kepulauan Sula | 816,52 Miliar | Naik 6,92% |
| 9 | Kabupaten Halmahera Barat | 779,04 Miliar | Turun 3,12% |
| 10 | Pulau Morotai | 723,57 Miliar | Turun 6,82% |
| 11 | Kabupaten Pulau Taliabu | 621,29 Miliar | Naik 6,52% |
Sementara Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba berpesan, kepada para bupati dan wali kota untuk menggunakan alokasi TKD tahun 2023 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, dan mengoptimalkan dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
"Saya minta kepada seluruh pimpinan satuan kerja dan kepala daerah di Maluku Utara, untuk antisipatif dan responsif menghadapi ketidakpastian tersebut," harap gubernur.
Acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 ini juga, dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada satuan Kerja K/L dan pemerintah daerah. (red)
