HALSEL, OT - Puluhan anak muda kaum milineal, Kamis (2/6/2022) malam lalu, memadati ruang di Coffe Bilqist Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Peovinsi Maluku Utara.
Kehadiran kaum milenial itu, untuk mengikuti kegiatan reses sekaligus diskusi yang dilaksanakan M Rahmi Husen salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Halsel.
Kegiatan bersama yang difasilitasi pemerintah desa Labuha itu, diawali dengan penyampian M Rahmi Husen terkait agenda resesnya menjaring aspirasi masyarakat.
Dalam reses yang melibatkan generasi muda itu, mantan Ketua Ormas Oi Kota Ternate mencoba menggali aspirasi kaum muda terutama mereka yang berada di Pulau Bacan dan Kota Labuha khususnya.
Dalam reses dan diskusi itu, tidak semata bicara soal anak muda melihat Halmahera Selatan dan pembangunan yang dilaksanakan, tetapi juga menyasar beberapa persoalan serius terkait pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah di kabupaten Halmahera Selatan, khususnya ibukota Bacan.
Dalam diskusi tersebut, beberapa anak muda yang tinggal di Labuha meminta perhatian serius pemerintah termasuk pemerintah provinsi Maluku Utara soal kondisi kota Labuha dengan berbagai problemnya.
Salah satu yang disoroti adalah penataan kota tua Labuha yang dirasakan sangat mnim perhatian. Selain itu, drainase kota Labuha dianggap paling bermasalah.
Maskur salah satu peserta reses dan diskusi menyoal penataan wilayah kota Labuha yang sebenarnya jarang menjadi konsen terutama pemerintah kabupaten dan provinsi.
Padahal, katanya untuk memikirkan kota ini 50 tahun hiingga 100 tahun ke depan maka mestinya diberikan perhatian serius.
Dia contohkan, kontur kota Labuha yang datar sementara permukaan air laut lebih tinggi dari daratan, menjadi sebuah persoalan serius yang butuh solusi.
"Ini jadi masalah serius karena air drainase kota tidak bisa dibuang keluar. Jika kondisi kota ini penduduknya makin bertambah sementara drainase kota tidak bisa dibuat sebaik mungkin, akan menunggu datangnya bencana," kata Maskur.
Menurut dia dalam hal membangun kota itu ada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Labuha, "yang jadi pertanyaan, masuk kajian atau tidak. Karena itu kami meminta anggota DPRD Provinsi Malut itu ikut membantu menyampaikan kepada pemerintah provinsi terutama dalam hal mengkaji RTRW yang ada. Apalagi ada RTRW provinsi perlu diperhatikan juga pembangunan di Kota Labuha ini," katanya.
Apa yang disampaikan ini menurut Rahmi memang menjadi persoalan pelik. Dia contohkan saat ini di Kota Labuha Bacan sedang dilakukan reklmasi kawasan pantai desa Labuha untuk membangun center point.
Pertanyaannya apakah di dalam dokumen RTRW memperbolekan atau tidak. Yang kedua Rahmi mempertanyakan urgensi dari reklamasi yang dikerjakan itu, karena kalau bicara lahan, Bacan tidak kekurangan dan terbatas lahan seperti Ternate.
Karena itu menururtnya membangun kota Labuha ini juga harus tetap mengacu dokumen perencanaan terutama RTRW dokumen lainya.
Soal keluhan dokumen perencanaan kota Labuha ini menurutnya perlu segera dikoordnasikan dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam reses ini para anak muda itu tidak hanya menyoroti masalah kota Labuha. Ada juga dari mereka meminta DPRD memperjuangkan pembangunan di beberapa pulau di Halmahera Selatan seperti Pulau Obi dan daratan Pulau Halmahera bagian selatan
“Saat ini yang jadi penantian panjang masyarakat Obi adalah pembangunan jalan lingkar pulau Obi. Selain itu masalah lain adalah penerangan listrik. Jaringan listriknya dibangun sudah hamper empat tahun tapi sampai saat ini belum juga dinyalakan karena belum ada mesinnya,” kata Felista Kokiroba salah satu peserta kegiatan reses dan diskusi.
Karena persoalan ini menjadi kewenangan provinsi maka dia meminta perlu diperjuangkan agar masyarakat yang ada di Obi juga bisa merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah.
“Ini persoalan paling urgen pak dewan, jadi mohon masalah ini juga perlu segera direalisasikan di pulau Obi,” katanya.
Keluhan yang sama juga disampaikan salah satu perwakilan pemuda dari Gane Barat Halmahera Selatan yang turut hadir dalam reses dan diskusi bersama anggota DPRD Malut tersebut.
Zulkifli yang mengaku berasal dari wilayah Gane Barat itu mengatakan, jalan provinsi yang menghubungkan Gane Barat Utara ke Gane Barat Selatan sampai saat ini belum bisa dirasakn masyarakat dampaknya di sana secara keselurhan.
Sampai saat ini jalan dari Saketa baru dalam bentuk jalan tanah, baru dibangun sampai di desa Balitata. Yang jadi soal jalan tanah ini rusak parah. Sementara tetap dimanfaatkan. Termasuk anak anak sekolah yang semuanya menempuh pendidikan di Saketa ibukota kecamatan.
“Kalau musim hujan jalan tanahnya berbecek sehingga anak anak sekolah beberapa kampong di kawasan ini tidak bisa sekolah. Jalannya rusak parah. Hal ini butuh perhatian dari Pemerintah provinsi karena merupakan jalan provinsi,” cecarnya.
Ada banyak masalah yang disuarakan para anak muda ini yang datang mewakili beberapa tempat di Halmahera Selatan.
M Rahmi Husen kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas semua masukan terkait berbagai problem pembangunan di Halmahera Selatan tersebut.
Sebagai perwakilan dari Halmahera Selatan di DPRD, akan bersama rekan rekan lainnya dari Dapil yang sama, akam memperjuangkan berbagai problem pembangunan yang saat ini dirasakan masyarakat tersebut.
“Soal jalan, listrik dan masalah pembangunan lainya adalah kebutuhan yang urgen yang perlu diberikan perhatian serius,” katanya.
Dia menyebutkan semua problem pembangunan ini akan dicatat kemudian dilihat yang mana yang paling urgen untuk diperjuangkan. Apalagi keterbatasan anggaran daerah menjadi sebuah masalah yang juga perlu dipahami. Apalagi semua anggaran itu dibutuhkan di 10 kabupaten/ kota di Maluku Utara.
(fight)
