TERNATE, OT - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) merilis jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2021 sebanyak 87,16 ribu orang atau 6,89 persen.
Kepala BPS Malut, Aidil Adha menyampaikan, presentasi statistik BPS menunjukan ada penurunan sekitar 0,35 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada periode September 2020 sebanyak 87,52 ribu orang atau 6,97 persen.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 5,13 persen atau meningkat 0,10 poin dibandingkan keadaan September 2020 yang sebesar 5,03 persen.
Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 turun 0,14 poin menjadi 7,59 persen dibandingkan keadaan pada September 2020 yang sebesar 7,74 persen.
- Garis Kemiskinan pada Maret 2021 adalah sebesar Rp 489.375, atau naik sekitar sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah 4,21 persen, dibandingkan keadaan September 2020 yang sebesar Rp 469.596.
- Pada periode September 2020 hingga Maret 2021, lanjutnya, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit penurunan dari 1,090 pada September 2020 menjadi 0,970 pada Maret 2021. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,234 pada September 2020 menjadi 0,207 pada Maret 2021.
Aidil menjelaskan, persentase penduduk miskin di Maluku Utara sejak Maret 2015 hingga Maret 2021 cenderung berfluktuatif. Tingkat kemiskinan Maluku Utara pada September 2014 tercatat sebesar 7,41 persen menunjukkan pola menurun hingga September 2016 (6,41 persen).
"Pola yang berbeda terjadi dari Maret 2017 hingga September 2019 yang menunjukkan pola semakin meningkat. Persentase penduduk miskin terendah terjadi pada September 2015 yaitu sebesar 6,22 persen," ungkapnya.
Menurut Jumlah, penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2015 mencapai 79,90 ribu orang yang terdiri dari 12,25 ribu orang di daerah perkotaan dan 67,65 ribu orang di daerah perdesaan.
Sedangkan pada Maret 2021 jumlah orang miskin di Maluku Utara tercatat sebanyak 87,16 ribu orang yang terdiri dari 18,54 ribu orang di daerah perkotaan dan 68,62 ribu orang di daerah perdesaan.
"Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar basic needs approach," akunya.
Dengan pendekatan ini, sambung Aidil, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi untuk daerah perkotaan dan 47 jenis komoditi untuk daerah perdesaan.
Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Maret 2021 adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS bulan Maret 2021.
"Klasifikasi daerah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia," tutupnya.
Download File:
BRS Ketimpangan Maret 2021.pdf
BRS Kemiskinan Maret 2021.pdf(ier)
