JAKARTA, OT - Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah mengapresiasi upaya Kementrian Luar Negeri dalam menyelamatkan gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama masa pendemi Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Ayub kepada media di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Menurut Ayub, gaji merupakan hak yang memang harus didapatkan PMI.

Dia menuturkan, apa yang dilakukan Kemenlu merupakan bukti akan kehadiran negara dalam melayani para pahlawan devisa.

"Apjati akan terus mendukung langkah-langkah Kemenlu dan selalu siap bersinergi untuk menyelamatkan hak-hak PMI di luar negeri," imbuhnya.

Sebelumnya seperti diberitakan sejumlah media, sepanjang pandemi COVID-19 di 2020, banyak karir TKI di luar negeri yang akan terdampak. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sukses menyelamatkan dana hingga Rp 103 miliar yang merupakan gaji milik para TKI agar dibayarkan.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Andy Rachmianto, menyebutkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 90 persen dari total diaspora Indonesia.

"Selama masa pandemi kita berhasil menyelamatkan hak-hak pekerja migran Indonesia yang jumlahnya mungkin 90 persen dari warga negara di luar negeri," ujar Andy dalam jumpa pers virtual, Senin (11/1/2021).

"Kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar Rp. 103 miliar hak-hak pekerja migran indonesia di luar negeri, dari gaji mereka, itu berhasil juga kita selamatkan," kata Andy yang merupakan mantan Duta Besar di Yordania.

Andy menyebut datangnya pandemi COVID-19 membuat aktivitas ekonomi, pariwisata, hingga kerja sama politik internasional menjadi seolah-olah berhenti. Mereka yang kehilangan pekerjaan di luar negeri difasilitasi pemulangannya oleh KBRI.

"Totalnya, sudah 172 ribu warga negara Indonesia kembali ke tanah air sejak masa-masa awal COVID," jelas Andy.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi masyarakat Indonesia maupun dunia.

Dalam pernyataan pers tahunan, Menlu Retno Marsudi menyampaikan lima prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2021.

“Pertama, membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau National Health Security,” ujar Retno Marsudi dalam pernyataan tahunannya secara virtual, Rabu 6 Januari 2021.

Retno Marsudi mengatakan bahwa fokus dalam poin pertama yaitu realisasi komitmen vaksin baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan.

Selain itu, penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan, penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional, kawasan maupun global.

“Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau serta pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas,” jelasnya.

Hal itu dilakukan dengan cara mendorong implementasi kesepakatan ASEAN TCA, penggunaan APEC Travel Card, dan kesepakatan TCA lainnya serta Mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia.

“Prioritas ketiga, memperkuat sistem perlindungan WNI. Perwakilan RI akan terus diperkuat infrastruktur pelindungan WNI melalui antara lain. Pemberian dukungan anggaran pelindungan khususnya penanganan COVID. Pembangunan Perwakilan Pelindungan Terpadu (PPT) sesuai mandat Permenlu 5 Tahun 2018 dan peningkatan status Konsulat RI di Tawau menjadi KJRI,” tutup Retno Marsudi.

 (@by)