Home / Advertorial / Kotaku

Pemkot Ternate Ajak Stakeholder ''Keroyok'' Penataan Kawasan Kampung Makassar

07 Januari 2021
Wali Kota Ternate, H Burhan Abdurahman (foto_nawir)

TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengajak stakeholder untuk bersama-sama menangani program integrasi penataan kawasan kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Wali Kota Ternate H. Burhan Abdurrahman kepada sejumlah wartawan termasuk indotimur.com, mengatakan, penataan kawasan kumuh "kampung" Makassar merupakan program integrasi dari Kementerian bersama Pemkot Ternate.

Menurutnya, untuk menyelesaikan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Makassar Timur, membutuhkan kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak termasuk BUMN dan perusahan-perusahan swasta melalui dana CSR.

"Untuk itu, kita mengundang para pelaku usaha swasta maupun pimpinan BUMN yang berada di Kota Ternate untuk mengajak ikut berpartisipasi dalam penanganan kawasan kumuh Makassar Timur melalui dana CSR," kata Burhan usai menghadiri rapat forum kolaborasi CSR di kantor Wali Kota, Kamis (7/1/2021).

"Jadi kalau selama ini pihak-pihak swasta yang punya dana CSR yang biasanya disalurkam pada kegiatan lain, maka kali ini kami himbau supaya dana CSR-nya itu diarahkan ke program dan integrasi penanganan kawasan kumuh di Makassar Timur," ungkap Burhan.

Wali Kota menjelaskan, dalam proyek penataan kawasan Makassar Timur, pemerintah pusat mengelontorkan anggaran sebesar Rp, 12 miliar yang diploting dalam Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan skala kawasan sebesar Ro, 30 miliar.

"Pemkot melalui APBD juga menganggarkan dana sebesar Rp, 6 miliar, sehingga kita masih membutuhkan anggaran kolaborasi sebesar Rp, 6 miliar, nah kita berharap kebutuhan anggaran senilai Rp, 6 miliar ini, dapat dipenuhi melalui dana CSR pihak perusahan," ungkap Burhan.

Pemkot Ternate, melalui Disperkim, lanjut Wali Kota, telah meminta pihak swasta dalam hal ini perusahan-perusahan maupun BUMN di Kota Ternate untuk berkaloborasi bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menangani penataan kawasan kumuh Makassar Timur.

"Kami meminta kesediaan pengusaha, jadi kebiasaanya mereka punya CSR, yang biasanya berikan di tempat maupun di kegiatan lain, kali ini kita gabung, entah mereka gabung dengan model apa, tergantung kesediaan, sebab kita tawarkan banyak paket kolaborasi, misalnya pembuatan sertifikat, pengecetan rumah, pembuatan taman atau paket CSR lainnya," tukas Wali Kota. (awie)


Reporter: Munawir Suhardi