TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate telah menyiapkan skema untuk menekan angka inflasi jelang bulan suci Ramadan 2026.
Selain melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), Pemerintah Kota Ternate melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akan menggelar operasi pasar dan inspeksi ke lapangan untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan keterjangkauan harga barang.
Sepanjang Januari 2026, angka inflasi di Kota Ternate, tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,42 persen secara tahunan (year on year/YoY). Lonjakan ini dipicu tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang mencapai 85 persen.
BACA JUGA : Jelang Ramadan, TPID Kota Ternate Siapkan Skema Cegah Inflasi
Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, menjelaskan, keterbatasan lahan pertanian di wilayah kota membuat Ternate sangat rentan terhadap gejolak harga pangan dari daerah pemasok, seperti Manado, Malassar dan Surabaya.
Selain itu, distribusi pangan juga berdampak karena sebagian pasokan terserap ke wilayah-wilayah pertambangan di Maluku Utara.
“Karakter inflasi kita memang 85 persen suplainya dari luar karena lahan pertanian terbatas. Belum lagi ketidakpastian iklim global dan cuaca yang mengganggu distribusi laut,” kata Wali Kota baru-baru ini di Ternate.
Orang nomor satu di jajaran Pemerinah Kota Ternate itu menambahkan, faktor cuaca yang tidak menentu turut berdampak pada distribusi bahan pangan, khususnya komoditas perikanan.
Dia mengatakan, peningkatan permintaan menjelang bulan suci Ramadan sudah mulai terasa sejak Januari. Preferensi masyarakat Ternate yang lebih memilih ikan segar dibanding ikan beku turut memicu kenaikan harga ketika cuaca buruk menghambat aktivitas nelayan.
Sebagai langkah pengendalian, sambung Wali Kota, Pemerintah Daerah melalui TPID telah menyiapkan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Salah satu upaya konkret yang akan diperkuat adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). “Insya Allah akan kita perkuat melalui GPM. Rencananya ada sekitar delapan kali pelaksanaan GPM dari Ramadan sampai Idul Fitri,” terang Wali Kota seraya menyebut GPM juga akan dilakukan di pulau terluar.
Selain operasi pasar, Dinas Pangan Kota Ternate juga tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan sebagai payung hukum dalam pengelolaan stok.
“Minimal kita harus punya cadangan pangan yang diatur legalitasnya melalui Perda, sehingga saat terjadi gejolak seperti ini, kita punya dasar untuk menangani stok di pasar,” pungkas Wali Kota.
(fight)
