TOBELO, OT- Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) menyebut, ada dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut.
Dugaan pungli itu dilakukan oleh oknum staf Disnakertrans Pemkab Halut terhadap sejumlah masyarakat yang mengurus kartu kuning (Kartu Pencari Kerja). Ini diungkapkan Header Ibrahim, salah satu Warga desa Gorua Tengah, Kecamatan Tobelo Utara.
Kata dia, dirinya bersama sejumlah masyarakat lainnya melakukan pembuatan kartu kuning, di tempat pelayanan Dinas Nakertrans di Gedung Moll Pelayanan Publik mendapat pungli.
"Kami sekitar 50 orang yang mengurus kartu kuning, diminta per orang Rp 30.000 oleh staf dinas Nakertrans," tuturnya kepada wartawan di Gedung Moll Pelayanan Publik, Kamis (10/10/2029).
Kata dia, alasan pihak Nakertrans meminta uang Rp 30.000 dengan tujuan untuk pembelian pulsa paket, karena terjadi gangguan jaringan di kantor Dinas Nakertrans. "Bayangkan saja kami diminta uang dengan alasan beli pulsa paket, karena jaringan sering gangguan," tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Nakertrans Pemkab Halut Jeffry Rudy Hoata mengaku akan menindak tegas apabila terbukti ada terjadinya pungli, pada sejumlah masyarakat yang melakukan pengurusan kartu kuning di dinas Nakertrans.
"Saya akan tindak tegas staf yang pungli karna pembuatan kartu tersebut gartis," ujarnya.
Menurutny, saat ini dirinya sedang berada di luar daerah, jika sekembalinya akan menindaklanjuti untuk memeriksa stafnya yang melakukan pungli. "Saya kembali langsung menginterogasi staf yang di duga pungli, jika benar maka akan diberikan sanksi," tegasnya.
Setelah dihimpun informasi media ini menyebutkan, ternyata bukan baru kali ini, tapi kerap kali oknum staf melakukan pungli terhadap masyarakat yang mengurus kartu kuning. Variasi pungutan dari Rp.10.000 hingga Rp.30.000.
Reporter: Redaksi
BERITA TERKAIT
TERPOPULER
LOKAL
