HALUT, OT - Speedboat bantuan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat Loloda Kepulauan (Lokep) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) sejak 2013 belum dinikmati.warga Lokep.

 

Speedboat bantuan pemerintah pusat yang besumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013, hingga saat ini belum diserahkan Pemkab Halut untuk warga Kecamatan Lokep.

 

Salah satu warga Kecamatan Lokep, Rizal menyatakan, bantuan speedboat tersebut diminta melalui proposal ke pemerintah pusat untuk membantu masyarakat dalam penyediaan sarana tranaportasi laut antar pulau bagi warga Lokep.

 

"Sejak didatangkan pada 2013 lalu, speedboat itu ditahan pihak Bappeda Halut sejak dipimpin Deki Tawaris, dengan alasan bahwa pembiayaan speedboat sangat besar sehingga ditahan untuk kepentingan operasional di Bappeda," jelas Risal kepada indotimur.com, Rabu (21/11/2019).

 

Menurutnya, masyarakat mempertanyakan keberadaan speedboat tersebut, sebab hingga saat ini fisik speedboat tidak diketahui keberadaannya. Padahal, masyarakat Loloda Utara dan Loloda Kepulauan sangat membutuhkan speedboat untuk kepentingan di kecamatan dan masyarakat dalam pelayanan antar pulau.

 

 "Informasi yang kami terima, nama Speedboat itu, "Ngorana Mabeno" tetapi fisiknya tidak diberikan ke masyarakat," kesalnya. 

 

Terpisah, Deki Tawaris saat ditemui indotimur.com, di RM. Tazuka mengaku, speedboat tersebut merupakan bantuan pusat sehingga menjadi aset pusat yang diperuntukan penggunaannya dari kementerian desa tertinggal bagi masyarakat di Loloda Kepulauan. 

 

"Saat ini speedboat tersebut ada di di Dufa-Dufa Desa Gamsungi. Saat diberikan pusat, sangat tidak cocok dengan kondisi laut disana sehingga waktu itu kami menahan untuk merubah bodinya sesuai dengan anggaran di Bappeda," sebut Deki.

 

Selain itu, lanjut Deki, biaya operasional sangat besar dan tidak tersedia dalam APBD, "rekomendasi melalui pembahasan diusulkan ada penyesuain bodi oleh Bappeda tetapi dikala itu tidak tersedia anggaran," tuturnya.