TOBELO, OT - Sidang paripurna pelantikan, pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut) periode 2019-2024 dan periode 2014-2019 Senin, (4/1/2019) diwarnai aksi unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Halut.
Puluhan massa yang tergabung dalam GMKI mendatangi kantor wakil rakyat Halut menuntut DPRD Halut yang baru saja dilantik untuk tetap mengawal proses normalisasi sungai Wailamo di Kecamatan Kao Barat.
Mereka juga meminta DPRD Halut periode 2019-2024 untuk segera menyelesaikan masalah pembangunan tower di Kecamatan Kao Barat yang masih terhambat hingga saat ini.
Dalam pernyataan sikapnya, GMKI Halut juga meminta wakil rakyat Halut tidak jenuh memikirkan dan segera menceri solusi untuk menyelesaikan masala.tturunnya harga kopra serta tidak diam melihat praktek nepotisme yang sudah menjamur dalam tubuh birokrasi Halut dibawah kepemimpinan Frans Manery sebagi Bupati dan Muchlis TapiTapi sebagai Wabup.
Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Utara periode 2019- 2024 untuk tetap mengawal ketat mega proyek jalan di Loloda agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat.
Ketua Cabang GMKI Halmahera Utara, Reinnel Kristo Hontong menyampaikan, di tahun 2020 mendatang rakyat Halut akan melaksanakan pesta demokrasi dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2020-2024, maka dari itu terlepas dan segala embel-embel dan partai masing-masing.
"Kami meminta kepada DPRD Halut yang baru dilantik harus menjadi garda terdepan dalam menjamin kestabilan dan ketertiban daerah serta tidak menjadi provokator ditengah-tengah masyarakat Halut," tandasnya melalui pernyataan sikap.
Reporter: Redaksi
BERITA TERKAIT
TERPOPULER
LOKAL
