TOBELO, OT - Aksi protes terhadap sejumlah Rancangan Undang Undang tidak hanya terjadi di kota-kota besar diberbagai daerah Indonesia.
Di Kabupaten Halnahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND), Kabupaten Halut, Provinsi Maluku Utara (Malut) juga menggelar aksi pada sejumlah titik dalam kota Tobelo, Selasa (24/9/2019).
Aksi unjuk rasa oleh GMNI Halut itu, bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Aksi bermula di depan kampus Uniera, kemudian massa aksi melakukan long march menuju depan Kantor Bupati Halut.
Dalam aksinya, GMNI menuntut agar pemerintah dan DPR, mengembalikan Undang-Undang Pokok Agraria, segera naikkan harga kopra, tolak RKUHP, tolak undang-undang KPK dan undang-undang Pertanian.
Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Halut Narqi dalam orasinya mengatakan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap kaum marhaen, yaitu buruh, tani dan nelayan.
"Mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan hak-hak buruh, tani dan nelayan. Pemerintah daerah harus mampu mensejahterakan masyarakat Halut," ucapnya.
Dia meminta pemerintah untuk tidak menutup mata, tapi harus melihat penderitaan para petani. "Kami sangat berharap Pemda untuk melakukan kebijakan yang mendukung para petani. Kami menuntut hak-hak para petani khususnya petani kopra," teriaknya.
Sementara koordinator aksi, Mirino mengatakan, mayoritas mahasiswa merupakan anak petani, sehingga pemerintah harus menaikkan harga komoditi pertanian agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus mampu wujudkan impian petani marhaen. "Kami menolak RKUHP, revisi undang-undang KPK dan undang-undang Pertanian yang tidak berpihak kepada masyarakat," koar Mirino.
Terpisah, aksi unjuk rasa oleh LMND Halut dalam memperingati Hari Tani Nasional, dilaksanakan di depan Kampus Uniera Tobelo.
Dalam aksinya LMND menuntut pemerintah dan DPR , mengembalikan program Jamkesman dan menolak BPJS, menolak RUU Pertanahan dan RKUHP serta usut tuntas kasus-kasus agraria masa lalu.
Mereka menilai, Jamkesmas lebih baik dari pada BPJS dan banyak mengalami keuntungan, karena BPJS dinilai hanya merepotkan orang-orang yang sakit.
Ketua LMND KLB Halut Ronal Tutuduk mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral, karena kepemimpinan bangsa tidak memikirkan rakyat kecil.
Kata dia, petani di Halmahera Utara banyak yang menderita dan jauh dari kehidupan layak. Pemerintah juga dinilai tidak memberikan perhatian kepada buruh tani.
"Sampai sekarang masih banyak kasus yang ditemui tentang janji-janji yang belum direalisasi oleh pemimpin kepada rakyatnya terutama hak memiliki tanah," jelasnya.
"Tolak rancangan undang-undang Pertanahan, dan tolak rancangan KUHP, dinilai menyengsarakan Rakyat," kata Ronal dalam orasinya.
Reporter: Redaksi
BERITA TERKAIT
