WEDA, OT-  Warga lima Desa di Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halteng (Halteng), Maluku Utara (Malut), saat ini membutuhkan perhatian pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membangun jembatan di dua sungai penghubung antar desa di wilayah setempat.

Pasalnya, Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tersebut saat ini warga Khsususnya Desa Masure, Peniti, Damuli, Nursifa, dan Sakam sering kesulitan bahkan terkadang tidak bisa melaksanakan aktivitas dari desa satu ke desa lain apabila dua sungai yakni sungai Gowonle pertengahan Damuli dan Nursifa-Sakam terjadi banjir.

Hal yang sama juga terdapat pada jalur Patani Timur menuju Patani Utara. Dimana diantara pertengahan kedua Kecamatan itu warga sering terhalangi perjalanannya saat melintas dan melewati sungai Biyauli, tepatnya di Dusun Umdolafi dan Desa Palo.

Warga di wilayah tersebut jika musim hujan dan terjadi banjir, mereka tidak bisa melewati dua sungai itu, karena tidak ada infrastruktur jembatan.

"Ini fakta yang tidak bisa kita tutupi, fakta bahwa sejauh ini belum ada pembangunan jembatan yang bisa memudahkan warga melintas melewati dua jalur itu," kata salah satu tokoh Pemuda Patani Timur, kata Ridwan Arif.

Ridwan mengaku, dirinya sendiri sudah berulang kali merasakan. "Jka naik Kapal Feri dari Sif dan menumpangi mobil menuju Patani Timur, perjalanan warga sering tertahan di sungai dekat Desa Umdolafi, begitu juga warga di Desa Nursifa dan Sakam, mereka sangat merasakan penderitaan ini karena harus melewati dua sungai yang sering Banjir di tambah tidak di dukung dengan ketersedian jembatan untuk memudahkan arus lalulintas," terangnya.

"Dua sungai ini sering banjir jika musim hujan, Pengendara baik roda dua dan roda empat tidak bisa melewati sungai tersebut, jika dipaksakan pengendara harus menerima resiko hanyut terbawa banjir," ucapnya.

"Paling parah itu warga tidak bisa jalan sendiri, harus tiga sampai empat kendaraan agar saling bahu membahu mengangkat kendaraan mereka," urai Ridwan yang juga aktifis gerakan Samurai Maluku Utara itu. 

Ia berharap, Pemda peka dan merespon dengan cepat persoalan dasar masyarakat yang selama ini menjadi penghalang dan penghambat aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. (red)