HALSEL,OT- Keberangkatan tahap pertama 60 kepala desa yang melaksanakan studi banding (Stuban) ke Jawa Barat, Selasa (19/10/2021 ) yang dipimpin Dinas Pemberdaayan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan (Halsel), mendapat tanggapan dari Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel) Harmain Rusli.
Menurut Harmain, dirinya menduga DPMD Halsel melakukan pungutan liar (Pungli) secara terbuka pada sejumlah kades di Halsel yang ikut stuban.
Lanjut Harmain, stuban sendiri melibatkan 249 desa di Halsel, dengan rute keberangkatan melalui tiga tahap, dimana tahap pertama diikuti 60 desa disusul 100 desa dan sisanya masuk pada tahap ketiga, dengan anggaran per desa Rp 30 juta.
Harmain menyatakan, stuban para kades tersebut hanya untuk menghabiskan anggaran atau pemborosan disisa masa akhir jabatannya.
“Sisa jabatannya hanya terhitung bulan lagi, kok tiba-tiba sejumlah kepala desa melakukan studi banding, padahal masih banyak agenda penting dan wajib dilaksanakan diakhir masa jabatannya, yakni LPPD dan lainnya,” tegasnya.
Apalagi, kata Harmain, informasi yang diterima beberapa waktu lalu dari DPMD Halsel, hanya beberapa desa yang baru melaksanakan LPPD. Belum lagi dana desa yang digunakan, itu lumayan besar.
"Info yang saya dapat, anggaran yang digunakan stuban sekitar Rp 30 jutaan lebih, diikuti sekitar 60 desa pada gelombang pertama dari 249 desa," ujarnya.
Selain itu, DPMD Halsel harusnya memberikan pengarahan kepada kades, tetapi ikut serta memberikan ruang ke kades untuk melaksanakan studi banding saat polemik Pilkades serentak tak tentu arah.
"Seolah-olah, Kepala Dinas PMD Halsel ini hanya mengurus Bimtek dan studi banding desa, sebaliknya proses Pilkades serentak seperti terkatung-katung' tak terarah. Untuk itu, kami berharap Bupati Halsel memberikan perhatian serius terkait persoalan ini," harapnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas PMD Halsel, Faris Hi Madan yang ditemui tidak berada di tempat, begitupun saat dikonfirmasi via whatsApp tidak memberi respon.(iel)
