HALSEL, OT- Ratusan masyarakat desa Dolik, kecamatan Gane Barat Utara, kabupaten Halmahera Selatan (Halsel)ngamuk di depan kantor desa setempat, Selasa (26/5/2020). Warga meminta Bupati Halsel Bahrain Kasuba mengevaluasi kinerja Pemdes.
hal ini dilakukan warga karena menilai Pemdes tidak transparans pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Dolik.
Koordinator aksi M Rifki Taha kepada indotimur.com mengatakan, tujuan aksi ini adalah satu bentuk protes warga kepada Pemdes terkait dengan transparansi penggunaan DD dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dan masalah penanganan serta penggunaan anggaran Covid-19 di desa Dolik.
Menurutnya, kegiatan Pemdes Dolik dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Desa, contohnya pengadaan tempat cuci tangan yang besaran anggarannya hingga mencapai Rp 17 juta, tapi faktanya di lapangan hanya sekitar 10 tempat cuci tangan.
Selain itu, anggaran pengadaan masker dengan sekitar Rp 12 juta namun hanya dilakukan pengadaan sekitar 500 pics masker, dan pembagian masker sendiri hanya 60 atau 70 persen ke masyarakat yang mendapatkan.
"Sebagian masyarakat tidak dapat bahkan tidak tahu kalau ada pembagian masker, karena dibagi hanya dari rumah ke rumah. Lalu sisa anggarannya dikemanakan," katanya.
Lanjut dia, sedangkan terkait dnegan bantuan langsung tunai (BLT) di desa Dolik, Pemdes abaikan instruksi peraturan menteri desa (Permendes) nomor 6 tahun 2020 terkait dengan penyaluran BLT, dan program padat karya tunai (PKT) di desa Dolik. Sejauh ini tidak dilakukan PKT oleh Pemdes di desa Dolik.
Untuk PKT tahun 2020 sendiri, kata Rifki, yang di dalamnya ada pembangunan pagar, padahal berdasarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 anggaran DD difokuskan dalam penanganan Covid-19, PKT dan BLT desa sedangkan program fisik ditiadakan.
Tapi faktanya pembangunan fisik dipaksa untuk dilanjutkan, sementara material yang diangkut oleh masyarakat tidak dibayar. "Jadi bagi siapa yang di depan rumahnya dibangun pagar, maka yang bersangkutan bertanggung jawab angkut materialnya baik itu pasir, batu dan material lainnya," jelasnya.
"Data yang kami kantongi terkait dengan APBDes tahun 2018 setingkat BPD dan Camat atau lembaga yang berwewenang mengawal soal itu tidak memiliki data. Selanjutnya terkait dengan temuan APBDes oleh inspektorat tahun anggaran 2018 berkisar Rp 200 juta, sampai saat ini Pemdes tidak mengembalikan temuan tersebut," ungkapnya.
Terpisah, Kades Dolik Iswadi Ishak kepada indotimur.com menyampaikan, aksi yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu bentuk penyampaian aspirasi, maka selaku Kades atau pimpinan desa selalu menerima itu karena semua kritik membangun.
"Saya mengapresiasi gerakan tersebut, biar bagaimanapun mereka meminta ada sikap transparansi terkait dengananggaran," ujarnya.
Menurutnya, beberapa poin yang disebutkan dalam aksi tersebut salah satunya anggaran di tahun 2017 sudah selesai diaudit, begitu juga dengan anggaran 2018 oleh tim inspektorat dan berbagai kejanggalan yang terjadi secara administrasi tidak ada masalah.
"Tinggal kita menunggu perjalanan anggaran tahun 2019 yang sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan, sehingga kita tinggal menunggu tim audit turun dan melakukan pemeriksaan di lapangan, makannya saya bilang ini tidak ada masalah karena aksi yang disampaikan saya menghargai sebagai bentuk kritik membangun untuk Pemdes Dolik," terangnya.
Sedangkan terkait dengan anggaran tahun 2020 sampai pada tingkat BLT, menurutnya, bukan berarti pihaknya tidak buat atau laksanakan pendataan warga yang berhak menerima BLT tersebut, tapi sudah dilakukan pendataan sesuai dengan 9 kategori yang isyaratkan dalam surat edaran nomor 8 tahun 2020, tentang pembentukan Satgas Covid-19 yang disebut dengan padat karya tunai.
"Kerja-kerja tim Satgas Covid-19 di desa Dolik sudah melakukan edukasi dan pencegahan dilakukan penyemprotan disinfektan per Minggu tiga kali, pengadaan APD yang di dalamnya tempat cuci tangan, masker dan lainnya serta operasional tim Satgas selama enam bulan berjalan. Semuanya sudah disiapkan," jelas Kades.
(awie)
