HALSEL, OT - Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Jaringan Solidaritas Peduli Saruma (JSPS), Kamis (27/5/2021) mendatangi Kantor Bupati Halmahera Selatan.
Dengan menumpangi satu unit kendaraan L-300 dilengkapi sound systim, JSPS menggelar aksi demonstrasi mengawal program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati.
Masa aksi kemudian menyodorkan 12 poin tuntutan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang menerima langsung masa aksi di halaman kantor Bupati.
Dalam orsainya, koordinator sksi, Mudafar Hi Din, menyampaikan, sedikitnya 12 tuntutan untuk ditindaklanjuti sebagia bentuk komitmen program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati.
"Tuntutan kami agar Bupati mengevaluasi seluruh SKPD yang dinilai bekerja buruk dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat," koar Mudafar dalam orasinya.
Bupati dan Wakil Nupati juga sesegera mungkin mensterilkan pasar kota Labuha Halmahera Selatan, serta melakukan peleburan APDESI Kabupaten Halmahera Selatan.
"Kami juga minta pengadaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Halmahera Selatan, serta membingkar praktik-praktik pungli di internal DPMD," teriaknya.
Selain itu, JSPS juga meminta agar Bupati dan Wakil Buptai segera mencopot Kepala Inpektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang dinilai tidak maksimal mengemban tugas dan funsinya selama ini.
"Yang utama adalah rehabilitasi jalan perkotaan Labuha yang dinilai kurang layak, kemudian selesaikan dan tuntaskan jalan lingkar pulau Mandioli," tukasnya.
Para pendemo juga meminta agar jalan lingkar Kayoa Selatan segera direhabilitasi, dan mengaktifkan kembali terminal kota Labuha.
"Kami juga minta Bupati dan Wakil, mndukung proses penegakan hukum di Kabupaten Halmahera Selatan dengan mendesak Kejari Halmahera Selatan memproses laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait menyelewengan DD pada sejumlah Desa termasuk Desa Orimakurunga," teriak Mudafar.
Menanggapi 12 tuntutan elemen JSPD, Bupati dan Wakil yang baru dilantik awal pekan kemarin, langsung menemui para pendemo.
Kedua pemimpin bumi Saruma itu menyatakan komitmennya untuk menindak lanjuti 12 tuntutan para pendemo yang tergabung dalam JSPS.
"Kami sudah mempelajarinya, dan akan kami tindak lanjut," tegas Bupati Halsel, Hi Usman Sidik, di hadapan pendemo.
Meski begitu, Bupati Halsel, Usman Sidik juga meminta seluruh elemen maayarakat yang akan menyampaikan aspirasi harus disertai bukti konkrit untuk mengjindari fitnah atau unsur like dis like.
"Silahkan demo, yang penting berbobot, saya siap 1 x 24 jam didemo, karena saya butuh kritik yang rasional dan membagun," ujar Usman.
Dia juga menyarankan jika kedepan, ada kebijakan pemerintah yang keliru, silahkan sampaikan aspirasi melalui surat agar bisa diselesaikan dengan baik dalam satu meja.
"Lebih bagus lagi menyurat resmi agar bisa dibicarakan dengan baik dan rasional," tutupnya.
(iel)