HALSEL, OT - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta pemerintah daerah untuk mengintervensi dan transparan terhadap kuota BBM untuk nelayan di Halsel.

Ketua HNSI Halsel, Nahrawi Rabul, meminta Pemkab Halsel terbuka dengan kuota BBM khisusnya bagi nelayan.

Sejauh ini, kata Nahrawi, nelayan tidak pernah mengetahui dengan pasti berapa besar kuota BBM subsidi yang diberikan pemerintah kepada nelayan di Halsel.

"Kuota nelayan berapa ton dalam sebulan, terus ambilnya dimana, apa di APMS setempat, atau sub penyalur dan lainnya," ungkap Nahrawi saat diwawancarai sejumlah wartawan di Kedai R3 Pujasera Palm Tomori. Kamis,(7/9/2022).

Permintaan ini dilakukan, karena saat ini sebagian besar nelayan di pesisir Bacan Selatan mulai dari Mandaong, Tembal, Kupal, Panambuang dan sekitarnya, sudah tidak bisa melaut lantaran pendapatannya menurun akibat daya beli minyak rendah.

"Mereka sudah kesulitan melaut, bahkan melaut dengan jarak yang jauh sudah tidak bisa dilakukan, sehingga hasil tangkapnya menurun," ungkapnya.

Dia lalu menjelaskan, sebelumnya nelayan melaut pada area 20 sampai 50 mil dengan hasil yang banyak, namun saat ini, para nelayan hanya mampu melaut dalam jarak 10 sampai 15 mil, dengan hasil tangkapan yang jauh menurun.

"Mereka tau melaut jauh, kebutuhan biasanya 20 sampai 30 liter, sekarang tinggal 10 sampai 15 liter, nah ini yang menjadi problem," kesalnya.

Olehnya itu, mantan DPRD dapil Makayoa tersebut, meminta Pemda agar mencari jalan terbaik, untuk para nelayan, karena faktanya nelayan sebagain besar saat ini sudah membeli BBM dengan harga industri.

 (iel)