HALSEL, OT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) disebut lemah bahkan mati suri dalam menjalnkan fungsinya sebagai lembaga kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah setempat.
Hal ini disampaikan Ketua GPM Halsel Harmain Rusli, lantaran wakil rakyat dari berbagai daerah di Halsel itu dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap proses demokrasi lokal (Pilkades) serentak yang diselenggarakan beberapa waktu lalu dan menyisahkan berbagai problem termasuk saling gugat.
"Sebenarnya mereka (anggota DPRD) kerja apa, masa problem sosial politik dan ekonomi di masyarakat yang begitu kencang mereka memilih diam bahkan terkesan masa bodoh dengan berbagai problem yang dihadapi masyarakat Halsel," kesal Harmain saat berorasi di depan gedung DPRD Halsel.
Sebarusnya, kata dia, selaku perwakilan masyarakat di parleman, 30 anggota DPRD berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi setiap kebijakan pembagunan di Halsel baik pembangunan fisik maupun manusia, terlebih problem sosial ekonomi yang saat ini dirasahakan oleh warga Halsel.
"Kasus sosial di masyarakat sangat tinggi, dimana masyarakat saling melapor dan menggugat dalam proses demokrasi Pilkades, tetapi anggota DPRD yang harusnya menjadi perwakilan rakyat di parlemen terkesan diam, ini ada apa? jangan-jangan ada kepentingan mereka (anggota DPRD) dalam proses demokrasi di tingkat desa," cetusnya.
Lanjut Harmain, sejauh ini DPRD belum memiliki prestasi yang dibanggakan oleh masyarakat yang menjadi konstituen atau pemilih, "catatan kami, sejak dilantik menjadi DPRD Halsel, belum ada prestasi yang dibanggakan oleh masyarakat, mereka hanya menunggu hasilnya saja," kesalnya.
Bahkan, dia menduga, DPRD ikut serta dalam memanege kepentingan politiknya dengan membuat masyarakat semakin gaduh. "Mereka semua menitip kepentingannya dalam Pilkades, yang berujung dengan konflik desa, tanpa berpikir solusi untuk menjaga martabat desa," terangnya.
Olehnya itu, Harmain meminta seluruh masyarakat agar mengevaluasi 30 anggota DPRD Halsel yang hanya diam dan terkesan menikmati berbagai masalah di Halmahera Selatan.
"Kalau mereka seperti ini, wajib masyarakat berbenah, karena tidak ada gerakan perjuangan dari DPRD untuk masyarakat, melainkan masyarakat yang terkesan berjuang sendiri," tutupnya.
(iel)
