HALSEL, OT -  Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan (Halsel), Harmain Rusli, meminta Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Hi Usman Sidik, agar serius mengevaluasi kebijakan DPMD yang membawa sejumlah kades studi banding (stuban) ke Jawa Barat.

Kata Harmain, akibat kebijakan DPMD Halsel, sejumlah Kepala Desa (Kades) di Halsel, diduga kuat telah mengalihkan anggaran Desa untuk kegiatan studi banding.

"Kareteker kepala Desa Lata-Lata, tidak pernah bertugas di Desa Lata-lata, sejak diterbitkan nya Surat Keputusan (SK), bahkan tidak membayar honor Perangkat Desa Kaur, Badan Syara' dan lain-lain selama kurang lebih 2 bulan," beber Harmain.

Dia juga menduga ada kong kalikong antara karateker Kepala Desa Lata-lata, Camat Kasiruta Barat, dan instansi terkait dalam hal ini  DPMD Kabupaten Halmahera Selatan, terkait anggaran stuban.

"Padahal masyarakat Desa Lata-lata sangat membutuhkan proses pembangunan, baik jalan, pagar dan infrastruktir laimnya," ujar Harmain.

Dari sejumlah masalah tersebut, GPM Halsel meminta Bupati Halsel, segera, memberhentikan karateker Kades Lata-Lata Kecamatan Kasiruta Barat, karena dianggap tidak profesional dan lalai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Desa.

"Yang bersangkutan adalah Sekertaris Desa di Desa Arumamang, olehnya itu tugas karatekernya diabaikan," cecarnya.

Harmain, juga meminta Bupati, mengevaluasi kinerja Camat Kasiruta Barat, yang terkesan acuh tak acuh terhadap perintah Bupati Halsel terkait dengan pengusulan karateker Kepala Desa Lata-Lata Kecamatan Kasiruta Barat.

"Camat Kasiruta Barat juga harus dievaluasi karena lemah dalam melakukan pengawasan dalam menerapkan birokrasi yang baik dan bersih," tegasnya.

"Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami tidak segan-segan memboikot aktifitas Pemdes Lata-lata Kecamatan Kasiruta," ancamnya.

 (iel)