HALSEL,OT - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), mengeluhkan sikap Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Halsel terkait dengan pencairan anggaran 2020.

Pasalnya semua pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari sejumlah dinas tidak di SP2D-kan oleh DPKAD, dengan alasan masih dalam tahap pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Kita sudah dua minggu memasukan SPM namun belum juga SP2D, alasanya masih pemeriksaan BPK," jelas salah satu Kepala Dinas yang enggan namanya dipublish.

Dia menyatakan, terkait dengan pemeriksaan BPK, tidak ada urusannya dengan anggaran tahun 2020, karena pemeriksaan BPK dilakukan pada anggaran 2019, sehingga tidak ada sangkutannya dengan anggaran 2020.

"SPM kami kan untuk anggaran 2020, masa dikaitkan dengan pemeriksaan, kalau seperti ini, bagaimana kegiatan kami jalan,"ujarnya kesal.

Kadis, DPKAD Halsel, Aswin Adam, disambangi wartawan, di kantornya Selasa,(3/3/20) tak berada di tempat. Ketika dihubungi via handphone, juga tidak aktif atau berada di luar jangkauan.

Hingga berita ini dipublish, Aswin juga belum membalas pesan konfirmasi melalui WA yang dikirimkan.

Sementara, Sekretaris Daerah Halsel, Helmi Surya Botutihe, membantah jika ada keterlambatan pengajuan SPM Dinas oleh pihak DPKAD.

"Sejauh ini tidak ada masalah, dinas dapat mengajukan SPM," ujarnya singkat. (iel)