HALSEL, OT - Ratusan warga tiga desa di Kabupaten Halmahera Selatan bersama kelompok Cipayung dan Cipayung Plus melakukan aksi protes di kantor DPRD Halsel.

Aksi yang dilakukan dengan berorasi dan membakar ban bekas di teras gedung wakil rakyat tersebut, dipicu kekecewaan warga karena tidak bertemu wakil rakyat saat menggelar aksi.

Kecewa tidak menemui satupun anggota DPRD, warga bersama sejumlah elemen "mengamuk" dan memaksa masuk ke dalam gedung.

Namun aksi tersebut dicegah oleh Polisi dan  Satpol PP yang berujung pada aksi saling dorong bahkan chaos antara masa aksi dengan aparat keamanan.

"Kami datang untuk mengadu, karena kami dizalimi, namun aduan itu sangat disayangkan, wakil kami ke Bandung bersenang-senang," ujar salah satu warga Desa Lalubi saat menyampaikan orasinya.

Dia mengaku kecewa dengan keputusan Bupati Halsel namun lebih mengecewakan lagi, saat warga tidak bisa mengadu ke wakil rakyat lantaran berada di luar daerah.

"Kami sungguh kecewa, mereka mengetahui pasti kasus ini, namun mereka memilih ke Jakarta atau Bandung tanpa menghiraukan masyarakat yang saat ini mengadu nasib beminggu-minggu di ibukota Kabupaten," kesalnya.

Dia bahkan menilai 30 anggota DPRD yang saat ini berada di Jakarta atau Bandung hanya mementingkan diri sendiri dan tidak pernah memikirkan nasib masyarakat di Halsel khususnya masyarakat di daratan Gane.

"Kami mengenal dengan jelas nama-nama wakil kami, kami tidak bersumpah namun kami akan menunggu kalian di 2024," ancam warga lainnya.

Sementara itu, salah satu orator Tahirun Mubin, dalam orasinya meminta DPRD agar sesegera mungkin melakukan gerakan sebagai hak istimewa untuk membantu masyarakat dalam mendorong kebijakan yang dinilai tidak adil oleh masyarakat.

"DPRD harus berpikir jernih, kalau tidak mereka percuma berada di kantor yang megah ini," koar Tahirun dalam orasinya.

Dia juga menilai lemahnya pengawasan DPRD berdampak buruk bagi masyarat yang saat ini mengadu nasibnya di Labuha hingga bermingu-minggu untuk mendapat kepastian.

"Kalau DPRD punya kemauan untuk mendukung masyarakat, kami menantang untuk melakukan hak istimewa," ujarnya.

Namun jika itu, tidak dilakukan oleh DPRD maka  masyarakat akan mengkonsolidasikan masa lebih besar lagi untuk datang dan meboikot aktivitas kantor DPRD.

 (iel)