HALBAR, OT -  Setelah berunjuk rasa di kantor Camat, pada Jumat (22/10/2021) kemarin, warga Desa Lako Akediri, Sabtu (23/10/2021) kembali menggelar aksi menolak penetapan Pjs Kades, Bakri Husain.

Aksi warga desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, dilakukan dengan memboikot aktifitas kantor desa.

Imam desa Lako Akediri Hasan Muhammad, mengatakan, pemalangan kantor desa, dilakukan warga karena kevewa atas kebijakan Pemkab Halbar yang mencopot kepala desa Samsu Miradji, dari jabatan hanya atas dasar keinginan sejumlah oknum yang mengatasnamakan aliansi desa, serta temuan Inspektorat yang tidak wajar.

"Bagaimana orang tidak marah kalau kalian (pemerintah-red), copot kepala desa hanya karena surat dari Handoko (anak dari adik Wakil Bupati Djufri Muhammad) dan tuduhan korupsi Ro, 1 miliar," kata tokoh agama di.desa setempat.

Menurutnya jika Kades Samsu melakukan penyalagunaan anggaran desa dengan nilai Rp 1 miliar maka dia (Samsu-red)  akan hidup bergelimang harta, "kami tahu Samsu tidak begitu," tegasnya.

Dikatakan sang imam, jika tuduhan korupsi Rp, 1 miliar itu benar, maka dipastikan Kades akan bergelimang harta, "tapi kenyataannya di desa makan saja, kami tau, dia (kades-red) susah," ujar imam kecewa.

Hasan atas nama tokoh agama meminta Pemda segera mencabut SK pemberhentian dan mengembalikan nama baik kepala desa Samsu Miradji, 'karena tindakan Pemda in bukan memperbaiki tapi merusak tatanan hidup yang ada di desa," kesalnya.

"Kepala desa ini masyarakat yang pilih dengan penuh pengorbanan, jadi pemerintah tidak berhak memnerhentikan pilihan masyarakat, jangan hanya karena kepentingan beberapa oramg saja, pilihan rakyat dikorbankan," cecarnya.

Sementara ketua BPD Harun Usman kepada wartawan mengaku, kebijakan pemerintah yang mencopot Kades Loko Loko Akediri, telah membuat hubungan sosial di tengah maayarakat menjadi rusak.

Menurutnya, aksi ini merupakan bentuk kekevewaan warga terhadap kebijakan pemerintan yang sewenang-wenang mencopot Kades pilihan masyarakat.

"Aksi pemalangan kantor desa merupakan akumulasi kekevewaan warga terhadap keputusan pemerintah daerah," tegasnya.

Harun juga meminta Bupati segera mencabut SK pemberhentian kades Samsu, karena untuk meredam konflik di desa maka Samsu harus dikembalikan menjadi kepala desa.

Dia juga menduga, pemecatan Kades Loko Akediri, merupakan dendam politik pada proses pemilihan tahun lalu.

Hal yang sama disampaikan tokoh masyarakat Jardin En saat menggelar aksi palang kantor desa.

Jardin juga mendesak Bupati segera mencabut SK pemberhentian Samsu selaku Kades.

Dia bersama warga mengancam, jika Bupati tidak segera mencabut SK pemberhentian kades Samsu Miradji maka, aksi ini akan terus berlanjut.

Jardin juga meminta pihak-pihak terkait untuk membersihkan nama Samsu Muradji serta mengembalikan yang bersangkutan sebagai kepala desa Lako Akediri.

"Jika Samsu Miradji tidak dikembalikan sebagai kepala desa maka Pemda lebih ingin melihat daerah ini rusak dibanding memperbaiki. Jadi kami minta ada niatan baik memperbaiki karena palang kantor desa tidak akan bisa dicabut sebelum kezaliman ini berakhir," tegasnya.

Amatan indotimur.com, warga yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan dan BPD memasang balok kayu di pintu kantor dan pagar desa.

Mereka mengamcam akan terus memboikot aktifitas kantor desa sampai pemerintah mencabut SK pemberhentian Kades Loko Akediri di Sahu.

 (deko)