HALBAR, OT - Menjawab problem kekurangan tenaga pengajar atau guru di Kabupaten Halmahera Barat, pemerintah dibawah kepemimpinan James Uang-Djufri Muhamad hanya bisa berharap kepada 392 peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan mengikuti seleksi.
Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Barat, Harun Kasim, mengatakan, jika kuota ditargetkan terpenuhi, maka kemungkinan wacana dan rencana untuk penggabungan sekolah akan dipending karena problem kekurangan tenaga guru sudah terjawab.
"Kalau nanti hasil seleksi P3K itu memenuhi 392 kuota, berarti masalah kekurangan guru di Halbar ini insyaallah akan teratasi, termasuk guru di Loloda, itu harapan kami," kata Harun ketika ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.
Meski demikian, problem kekurangan tenaga pengajar masih menunggu hasil seleksi P3K yang sedang dalam proses, "tetapi informasinya Kemendikbud membutuhkan untuk PK3 itu sebanyak satu juta kuota guru, sehingga kita berharap 392 kuota yang diusulkan semuanya bisa lolos seleksi," harapnya.
"Bagi peserta tidak lulus, para peserta pelamar ada peluang lagi sebab diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap ke-II di Bulan Oktober akan datang," sambung Harun.
Dia menambahkan, peserta seleksi merupakan honorer yang terdaftar di Dapodik, sehingga jika dinyatakan lulus, maka statusnya kurang lebih sama dengan PNS.
"Saya dapat informasi di Jailolo Selatan ada kekurangan guru tetapi tidak terlalu banyak, kemudian Ibu Selatan dan Utara itu masih ada yang kurang tetapi juga tidak terlalu banyak. Yang banyak itu di Loloda. Jadi 392 kuota masuk di SD dan SMP, kemungkinan besar kita tetapkan di Loloda," jelasnya.
Senada, Kepala Bagian Kepegawaian dan Diklat Daerah Halbar, Fransiska Ranjaan menyatakan, 392 PPPK yang diusulkan Pemkab Halbar, diharapkan bisa mengatasi kekurangan guru di Halmahera Barat.
"Tetapi itu semua terhantung hasil seleksi, karena biasanya tidak semua peserta seleksi lolos," tuksnya.
Sebelumnya, problem kekurangan guru di Kabupaten Halmahera Barat, mendapat sorotan dan kritikan DPRD Halbar.
Kritikan disampaikan Ketua Komisi II Nikosemos H David dan Fraksi Hanura Tamin Ilan Abanun atas kebijakan Bupati menempatkan sejumlah guru pada jabatan struktural dalam kabinet "DIAHI"
(deko)
