JAILOLO,OT  -Lembaga Pemerhati Pembangunan (LPP) Halmahera Barat (Halbar), dalam Mengamati kondisi Pemerintahan Danny-Zakir belakangan ini atas mis komunikasi yang terjadi antara Bupati Halbar Danny Missy dan Wakilnya  A.Zakir Mando, memicu perhatian publik khususnya masyarakat Halbar terhadap berbagai kejadian yang meliputi ketidak hadiran wakil bupati di acara pelantikan pejabat eselon II dan III, disebabkan wakil bupati halmahera barat tidak mendapat undangan sesuai protap pemerintah daerah.

"Persoalan ini juga munculkan berbagai macam spekulasi baik dari partai koalisi dan para Organisasi Kepemudaan (OKP) serta publik Halbar," tandas ketua  LPP Halbar, Mochtar Dj. Dulman, Senin (9/10/2017).

Mochtar menjelaskan, hal ini jangan sampai berdampak buruk pada masyarakat, partai koalisi seharusnya mengambil langkah politik yang tepat untuk memediasi mis komunikasi yang terjadi antara bupati dan wakil bupati,agar mendapat titik terang dari dugaan perseteruan antara kedua pejabat daerah tersebut.

"LPP Halbar menilai,  DAHSYAT gagal membangun kelembagaan politik yang kuat. Seharusnya, dukungan partai politik dan birokrasi, juga sistem politik yang di rancang oleh Dany-zakir, bisa membangun kelembagaan politik yang kuat. Tapi disisi lain yang terjadi yakni partai koalisi saling menyerang. sedangkan kita sendiri ketahui Partai koalisi menjadi mesin politik dahsyat yang pada dasarnya sebagai kekuatan politik pemerintah. Jika mis komunikasi ini tidak di akhiri maka bisa terjadi tumbangnya partai koalisi tersebut.

Menurut Mochtar, persoalan  ini mengundang karamnya partai  koalisi, Ketidak canggihnya strategi dan permainan politik partai koalisi Dahsyat yang akan mengakibatkan partai koalisi terpecah belah, Padahal kejadian ini merupakan masalah kecil kenapa tidak mampu dimediasi oleh partai koalisi.

"Malahan muncul ego politik yang dikedepankan oleh partai koalisi masing-masing, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar yang merupakan partai  yang baru bergambung dalam memperkuat koalisi Dahsyat.

"Jika partai koalisi tidak mengambil langkah cepat maka bisa dipastikan konflik politik bupati dan wakil bupati berkepanjangan yang berdampak buruk kepada seluruh elemen masyarakat serta masa depan kabupaten Halbar".tutupnya
(red)