JAILOLO, OT - Forum pelajar dan Masyarakat Loloda dari 8 (delapan) desa menggelar unjuk rasa sebagai bentuk dukungan atas sikap Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) yang menetapkan Desa Barataku sebagai ibu kota kecamatan Loloda Tengah (Loteng).
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 - 16.30 WIT, Kamis (1/2/2018), diterima oleh DPRD maupun Pemkab Halbar atas aksi tersebut, dengan mendatangani spanduk yang telah disiapkan massa aksi sebagai bentuk dukungan desa Barataku nenjadi pusat kecamatan Loloda Tengah.
Korlap Aksi, Apeles Kayeli, dalam orasinya mengatakan, DPRD dan Pemkab Halbar segera menetapkan sebagai baratuku ibu kota kecamatan dan jangan menunda - nunda lagi. Sebab, ada kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Loloda tengah itu tidak benar.
Untuk itu, sebagai buktinya kami dari 8 desa datang untuk menyampaikan dukungan atas keputasan DPRD dan Pemerintah Daerah, yang sudah sangat benar menetapkan Barataku menjadi ibu kota kecamatan Loloda Tengah, sebab sangat layak dan stategis kedudukan pusat pemerintahan kecamatan.
"Kami sangat berterima kasih atas hadiah pemerintah pada 31 Desember 2017 kemarin yang merupakan hadiah teristimewa. Dan perlu kami sampaikan aksi ini adalah aksi damai untuk segera meresmikan Baratuku menjadi ibu kota," kata Apeles.
Hal serupa juga disampaikan orator lainnya, Yosafat Kotalaha melanjutkan, ibu kota Loloda Tengah di Barataku oleh pemerintah dan DPRD adalah sah sesuai peraturan undang - undang, kemudian pemekaran Loloda Tenagah merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat kecamatan Loloda tengah dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.
"Kami menolak keras gerakan provokatif kelompok separatis yang mengatasnamakan masyarakat empat desa. 4, meminta dan mendesak Pemkab Halbar segra meresmikan kecamatan Loloda Tengah dalam waktu dekat ini," tambahnya.
Dari hasil pantauan Indotimur.com, aksi yang berlangsung di depan kntor bupati itu kemudian direspon oleh pemerintah daerah dan menerima mereka untuk melakukan hering dengan menyerahkan berkas kepada pemerintah daerah, sebagai bentuk dukungan.
Hering tersebut dipimpin langsung Sekda Halbar Syahril Abdurrajak, yang didampingi staf ahli dan beberapa pimpinan SKPD lingkup Pemkab Halbar. dikesempatan itu, Syahril mengungkapkan, pada prinsipnya sudah sah dan karena sudah ada peraturan daerah dan soal peresmian tinggal menunggu waktunya.
Lanjut Syahril, dihadapan massa aksi tersebut, berharap segera melakukan persiapan untuk peresmian ibu kota kecamatan loloda Tengah.
"Ini sudah sah, kalau yg bersuara lain sah - sah saja, sebab pemerintah bekerja sesuai hasil kajian tim verifikasi. Untuk itu, marilah kita sama - sama tekatkan pelayanan di sana,"pungkasnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Halbar Djufri Muhammad, di tempat terpisah berharap, Pemkab Halbar segera percepat kode register dan menentukan waktu peresmiannya.
Djufri mengatakan, Bupati dan Sekda segera menindaklanjuti desakan 10 desa untuk segera mengeluarkan operasional kantor Camat sehingga tidak lagi membingungkan masyarakat,"tutupnya.(red)
