HALBAR, OT - Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Halmahera Barat, menyebut bantuan perumahan selalu jadi "Primadona" dalam momen politik atau sengaja dipolitisasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Kepala Dinas (Perkim) Halbar, Yafed Djano mengatakan,  bantuan perumahan selalu menjadi "primadona" dibandingkan dengan isu-isu bantuan lain, yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar

"Memang selalu kami yang jadi sasaran disetiap momentum politik. Kami melihat bantuan rumah diprioritaskan bagi masyarakat miskin ini selalu dipolitisasi karena jadi "primadona" dalam isu-isu politik,"kata Yafed Djano Selasa (7/10/2020) saat ditemui di kantornya.

Padahal, kata Yafed, dinas tetap turun ke masyarakat  mensosialisasikan program tersebut selain itu bersifat terbuka tidak tertutup, dan pihaknya tidak pernah mengajak masyarakat

"Kami dari dinas tidak pernah mengatakan ke masyarakat harus ikut pilih salah satu Paslon dalam Pilkada Halbar," katanya. 

Untuk itu, Yafed mengimbau, kepada masyarakat jika kedepan ada oknum yang politisasi batuan itu, agar dicatat namanya dan disampaikan ke Disperkim Halbar. 

"Kami akan menindak lanjuti ke pihak yang berwajib, karena telah melakukan atas nama-atas nama. Kalau ada yang melukuan pengumpulan KK dan KTP dan ada juga di luar kwenagan dinas maka itu dipastikan tidak jelas," tegasnya.

Kadis Perkim menambahkan, pekerjaan bantuan rumah kumuh tahun 2020 yang nilainya bersumber dari DAK sebsar Rp 4,410 miliar dan realisasi fisiknya rata-rata sudah mencapai 70 persen yang tersebar di tiga Kecamatan yakni Jailolo, Sahu dan Sahu timur dengan total 126 unit rumah/penerima.

(deko)