HALBAR, OT - Honor untuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) selama tiga bulan belum dibayar Pemerintah daerah setempat.

Selain honor panitia, Pemkab Halbar juga belum membayar biaya operasional Pilkades, meski seluruh tahapan Pilkades telah selesai dilaksanakan.

Untuk memastikan pembayaran honor dan biaya operasional panitia Pilkades, para panitia dari 72 Desa yang melaksanakan Pilkades serentak, Kamis (8/9/2022) kemarin menemui Bupati Halbar, James Uang.

Tidak diketahui agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut, namun kabarnya para panitia melaporkan keterlambatan honor dan biaya operaional dari DPM-PD Halbar.

Informasi yang dihimpun indotimur.com menyebutkan, sejumlah panitia telah menemui Bupati untuk melaporkan keterlambatan pembayaran honor selama tiga bulan dan sisa operasional yang belum disalurkan oleh Pemkab Halmahera Barat.

Tercatat total hak panitia Pilkades serentak tahun 2022 di 72 desa Kabupaten Halmahera Barat yang belum tersalur mencapai Rp 400 juta lebih termasuk biaya operasional.

Kepala DPM-PD Halbar, Markus Saleky saat ditemui tidak berada di kantor. Saat dihubungi, nomor telepon selular maupun aplikasi perpesanan (WA), tidak aktif.

Sementara Sekertaris DPM-PD Halbar, Nurhayati Halek enggan memberi keterangan detail soal keterlambatan pembayaran honor bagi panitia Pilkades.

"Belum masih proses, segara 🙏," tulis Nurhayati melalui pesan WhatsApp, Jumat (9/9/2022).

 (deko)