JAILOLO, OT- Puluhan Masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Payo, Bobo, Saria (Hipma Pabos) kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut), menggelar aksi di kantor DPRD Halbar, Senin ( 19/11/2018 ) pagi tadi.
Aksi tersebut terkait dengan anjloknya Harga kopra, sehingga mendesak DPRD Halbar agar menyuarakan masalah tersebut.
Koordinator Aksi Akrim Majid dalam orasinya menyampaikan, dengan anjloknya harga kopra berdampak fatal bagi masyarakat, khususnya di kabupaten Halmahera Barat yang bergantung hidup pada hasil kopra. “Setidaknya para wakil rakyat bisa ambil perjuangkan ini karena dampak ekonomi bagi rakyat," katanya.
Menurutnya, dengan turunnya harga kopra yang dulunya 800.000/100 kg, turun drastis hingga 200.000/100 kg yang mengakibatkan banyak petani kelapa kopra yang busuk dan tidak bisa dijual lgi.
Lanjut Akri, dengan penurunan harga kopra tersebut bisa berdampak pada sumber daya manusia khususnya anak petani yang sedang sekolah maupun kuliah karena pendapatan tidak memenuhi. “Saya khawatirkan jangan sampai anak petani bisa putus sekolah akibat tidak mampu dibiayai,”tuturnya.
Akrim Mengancam, apabila kondisi ini tidak mampu diakomodir para wakil rakyat, maka akan menurunkan massa yang begitu besar lagi. “Apabila aksi yang di lakukan ini tidak bisa diakomodir maka kami akan turun masa aksi yang begitu besar lagi, ”ccetusnya.
Terpisah , Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Halbar Ibnu S. Kadim Saat hearing bersama massa aksi menegaskan, bahwa terkait turunnya harga kopra menjadi problem saat ini. “Terkait turunnya harga kopra menjadi isu nasional yang di. Hadapi masyarakat Maluku Utara, ” ujarnya.
Lanjut Politisi partai Demokrat ini, maka DPRD akan berupaya untuk berkoordinasi dengan Pemda Halbar terkait dengan BUMD Bidadari Mandiri, sehingga tidak hanya membeli hasil jagung namun bisa membeli hasil kopra karena mengingat masyarakat Halbar mayoritasnya petani kopra.
Ibnu menambahkan, DPRD Halbar juga akan sampaikan ke Pemda agar dalam pembahasan APBD 2019 ini ada intervensi anggaran ke BUMD, sehingga bisa mengantisipasi persoalan ini.(red)
