Home / Indomalut / Halbar

GMKI Jailolo Gelar Aksi Protes Beberkan Sejumlah Masalah di Halbar

19 Agustus 2020
GMKI Jailolo Yang Demo DPRD Dan Pemkab

HALBAR, OT - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo, Rabu (19/8/2020), menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan Sekretariat DPRD Halmahera Barat (Halbar).

Dengan menggunakan sebuah mobil pickup dilengkapi sound system, GMKI melakukan orasi selama kurang lebih tiga jam di depan dua kantor tersebut.

Ketua GMKI Jailolo, Foxset Nyong dalam orasinya menyatakan, meski Indonesia telah merdeka sejak 75 tahun lalu,namun masyarakat Halbar belum merasa merdeka.

Dia kemudian membeberkan sejumlah masalah di Halbar dan mendesak pihak-pihak terkait agar segera memeriksa dan membatalkan usulan-usulan program yang gagal.

Saat membacakan pernyataan sikap, Foxet yang juga koordinator aksi membeberkan sejumlah masalah mulai dari infrastruktur jalan, pinjaman pemerintah hingga penggunaan anggaran penanganan covid-19 di Halnar.

"Proyek-proyek yang bermasalah di Halbar mulai dari tahun 2016 sampai 2019, jalan Goin-Kedi, Tacim-Tabobol dan Matui-Tataleka, karena disinyalir banyak proyek bermasalah. DPRD juga harus mengkaji kembali pinjaman Rp. 159 miliar dan DPRD harus menggunakan hak interplasi untuk menelusuri proyek yang dianggap bermasalah. Selain itu kami juga mendesak DPRD untuk menolak rencana pinjaman kedua dari Pemkab Halbar ke pihak bank," beber Foxset.

"Dana penanganan covid-19 sebesar Rp.53 miliar untuk realisasinya tidak terwujud, Kerja tim gustu covid-19 Halbar tidak nampak, bahkan yang nampak hanya tim Gustu di tingkat desa saja yang berkerja," cecarnya.

"Pemkab Halbar tidak perlu lagi melakukan peminjaman kepada bank untuk yang kedua kalinya, karena peminjaman pertama saja tidak jelas penggunannya. Peminjaman dana sebesar 159,5 miliar tahun 2018 dinilai tidak jelas dalam penggunaannya dan tidak ada realisasi bagi kehidupan masyarakat di Halbar," koarnya.

"Peminjaman dana sebesar Rp, 159,5 miliar yang digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur tetapi pada kenyataannya belum terlihat secara signifikan. Ada indikasi penyalagunaan anggaran dan tindak pidana korupsi, misalnya jalan Matui-Tataleka untuk anggaranya sudah dihabiskan namun pekerjaan tidak pernah tuntas," pungkasnya.(deko)


Reporter: Hasarudin Harun

BERITA TERKAIT