JAILOLO,OT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar), mengakomidir pinjanjaman uang senilai Rp 189 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2017, tanpa melalui mekanisme paripurna pinjaman uang terhadap pihak ketiga sesuai tata tertib DPRD.
Pinjaman tersebut meski tidak melalui mekanisme paripurna sebelum diploting, belakangan terungkap masuk dalam batang tubuh APBD-P tahun 2017 yang disahkan di ruang paripurna DPRD, Senin(11/9/2017) sore tadi.
Ketua DPRD Halbar, Julinche D Baura, kepada awak media usai sidang pengesahan APBD-P 2017 mengaku, pinjaman itu diperoleh dari Kementerian Keuangan RI yang dilakukan oleh Pemda Halbar.
Kata dia, pinjaman tersebut sempat dibacakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat pengajuan KUA-PPAS, karena kondisi keuangan Halbar yang mengharuskan dilakukan peminjaman.
Julinche juga menegaskan, untuk mengimbangi keuangan daerah maka dilakukan peminjaman. Sebab kondisi keuangan daerah tidak seimbang dengan pendapatan dan belanja pegawai. terlebih lagi lahirnya PP 18 tentang hak kedudukan dan keuangan dewan. Maka alternatif pinjaman itu yang dipakai sebagai solusi dalam APBD-P.
Dikatakan Juliche, meski telah dimuat dalam batang tubuh APBD-P terkait besaran pendapatan yang diploting dari sumber pinjaman tersebut, DPRD mengaku belum mengetahui model pengembalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. "Yang jelasnya Pemerintah daerah telah mengukur rasio pengembalian. Karena ini Alternatife yang harus diambil", tandas Julinche.
Sementara Bupati Halbar, Danny Missy, usai paripurna pengesahan APBD-P 2017 sore tadi, justru mengelak jika pinjaman itu dilakukan oleh Pemda Halbar. Menurutnya pinjaman tersebut hanya sebatas mengusulkan rencana untuk dimasukan dalam APBD induk 2018.
Disisi Lain, DPRD sore tadi mengesahkan APBD-P Halbar 2017 dengan total pendapatan daerah Rp 859.112.307.000, dari pendapatan daerah dalam dokumen APBD induk 2017 sebesar Rp 862.945.403.000 dan belanja daerah disahkan Rp982.657.390.500 dari belanja daerah APBD induk sebesar Rp 917.724.209.000. (els)
(red)
