HALBAR, OT - Terkait dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Bubane Dano, Kecematan Jailolo Selatan, senilai lebih dari Rp 200 juta tahun 2017/2018 yang dilaporkan warga, diakui ada temuan, namun Inspektorat tidak mau mempublikasikan dengan dalili dokumen rahasia.

Inspektur, Julius Marau Selasa (3/3/2020) kepada indotimur.con menyampaikan, pihaknya akan segera menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Bupati dan DPRD melalui Komisi I serta Kedes untuk ditindaklanjuti proses pengembalian.

" LHP itu hanya bisa diberikan Bupati, DPRD komisi I dan pak Kades, supaya dia (Kades) bisa tindaklanjuti, lainnya masyarakat atau pelapor kami berikan ikhtisar (data belum dibubukan) namun mereka mau dokumen LHP saya bilang tidak, itu dokumen rahasia," kata Inspektur Julius Marau.

Menurutnya total kerugian temuan dalam LHP belum bisa disampaikan, namun telah dipastikan ada temuan, "LHP itu ada temuan jangan dulu dibuka jumlahnya, jumlah kerugian itu pasti ada, itu ada temuan pemeriksaan tahun 2017-2018," kata Julis memberi alasannya

Mantan Plh Sekkab Halbar ini meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu iktisar (data belum dibuka-red) dan di LHP.

"Kalau Iktisar itu bisa diakses langsung masyarakat. jika mau tau, nanti bisa dilihat disitu  (Ikhtisar) sudah intinya tetap ada temuan, besok kami janji didorang  LHP ke Komisi I," ujar Julius.

Dia mengaku, penyerahan LHP sebenarnya akan dilakukan beberapa waktu lalu, hanya saja, sejumlah anggota DPRD sedang bertugas di luar daerah, "kemarin kami serahkan di Komisi I (DPRD Halbar) yang menerima, ada dia foto kami tim yang serahkan," tutup Julius tanpa menyebutkan jumlah total kerugian dalam LHP. 

Terpisah, Sekertaris Komisi I, Joko Ahadi ketika dikonfirmasi di gedung DPRD Halmahera Barat, membenarkan penyerahan LHP Desa Bobane Dano dari pihak Inspektorat.

Namun, Alhadi mengaku, secara detail, pihaknya belum meneliti. "Tapi besaran kerugiannya itu kurang lebih Rp. 200 juta yang terdiri dari kekurangan pekerjaan sejumlah pekerja fisik tahun 2017 lalu," ujar Ketua Fraksi Golkar. (deko)