JAILOLO,OT - Ukuran kinerja pimpinan OPD dimata Bupati Halmahera Barat (Halbar), Danny Missy, bukan hanya mampu mencapai target kinerja yang sudah ditandatangani dalam pakta integritas.

Kini ukuran keberhasilan para kepala Dinas, Badan dan kepala Kantor dalam lingkup Pemda Halbar tersebut bertambah lagi yakni mampu menyelesaikan atau menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK.

"Menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi ukuran kinerja bagi OPD. Pasalnya, sudah kita sepakati bersama dalam rapat," kata Bupati Danny, dalam arahannya disela-sela kegiatan sosialisasi peningkatan akuntabilitas pengelola keuangan Pemda Halbar, menuju perbaikan kualitas LKPD 2017, yang dilaksanakan BPK-RI Perwakilan Malut, yang bertempat di Aula Baikole, Kantor Bupati Halbar, Selasa (5/12/2017).

Dikatakan Danny, tanggungjawab pimpinan OPD bukan hanya merealisasikan kegiatan yang sudah tertuang dalam dokumen APBD, tapi juga berkewajiban menyelesaikan temuan-temaun yang direkomendasikan BPK.

Danny menambahkan, jika sampai dengan dealine yang diberikan, OPD yang bersangkutan tidak melakukan  langkah-langlah penyelesaian, maka OPD  tersebut bakal dipertimbangkan untuk di evaluasi.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Malut, Hariyono Suliyanto, yang menjadi narasumber pada acara tersebut menyampaikan, BPK berkeinginan keras Halbar pada tahun 2018 mendatang meraih opini WTP.

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong sekaligus memotivasi Pemda Halbar agar supaya terus meningkatakan kinerja pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun.

BPK secara intitusi kata Hariyono, sangat memahami keingin keras Bupati dan Wakil Bupati Halbar serta jajarannya dalam mewujudkan opini WTP.

"Kami ingin tahun 2018 nanti, Bupati Halbar sudah bisa tersenyum ketika menerima hasil audit dari BPK," ucapnya.

(red)