HALBAR, OT - Sejumlah pasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar), dengan anggaran puluhan miliar tak kunjung difungsikan, untuk itu Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar berencana memanggil pihak Disperindag dan UKM Pemkab Halbar dalam waktu dekat
Kepada indotimur.com Sekertaris Komisi II, Dasril Hi Usman mengatakan, penambahan fasilitas pertokoan di pasar tidak menjamin perputaran ekonomi, sebab jumlah toko dengan pengusaha atau pedagang tidak berbanding
"Artinya bahwa bagaimana kemudian kita mau menjual kalau pengusaha hanya 10 (sepuluh) sedangkan toko ada 20 (dua puluh), mau jadi apa tokonya (bangunan-red)," kata Dasril Usman, Kamis (6/2/2020).
Menurut politisi muda PAN ini, pemerintah tidak hanya memikirkan bangunan pertokoan saja, namun pemerintah harusnya berpikir bagaimana, ada perputaran dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di pasar.
"Agar budaya jual masyarakat itu tinggi. bukan membangun fisiknya. jadi dari jumlah pedagang ada di Jailolo, tidak lagi membutuhkan fasilitas pertokoam," tegasnya.
Buktinya, kata Dasril setelah membangun sejumlah pasar, sampai sekarang tidak terisi seperti yang diharapkan atau ruangan pertokoan di pasar belum yang belum lama ini dibangun, ditemukan masih banyak yang kosong atau tidak ada pedagang yang menempati.
"Kami pertegas satu-dua hari, kami akan panggil Disperindag," katanya.
Sementara informasi yang dihimpun indotimur.com menyebutkan, sejumlah pasar yang baru dibangun dan belum difungsikan secara maksimal di Kecamatan Jailolo, diantaranya, pasar buah, pasar Desa Acango (dekatan lapangan Sasadu-red) dan pasar Gufasa.
Sementara di Kecamatan Ibu, ada Pasar Desa Tongute Ternate, serta pasar Dodinga, di Kecamatan Jailolo Selatan, ada pasar Akelamo, di Kecamatan Sahu serta pasar yang dibangun oleh Disperindag Provinsi Malut sejak lama tak fungsi terletak antara dua desa, yakni Desa Bataka dan Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan.(deko)
