HALBAR, OT  - Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II, III, dan IV  tahun 2019 dengan total kurang lebih sebesar Rp 8 miliar tak kunjung dicairkan Pemkab Halbar. Akibatnya, Senin (09/12/2019) para Kepala Desa (Kades) mendatangi kantor Bupati Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara (Malut) 

 

Kedatangan para Kades bersama APDESI Halbar itu, ke kantor Bupati, merupakan tindak lanjut atas pertemuan kedua, sekaligus mempertanyakan dan memastikan realisasi pemcairan DD tahun 2019.

 

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halbar, Rustam Fabanyo  mengatakan, kadatangan para Kades sebagai bentuk tindaklanjut pertemuan kedu, untuk pastikan kapan Pemkab Halbar, merealisasikan hak Pwmerintah Desa (Pemdes).

 

"Sebagian besar ADD tahap II dan III belum ada realisasi. Sedangkan tahap IV belum sama sekalai, jadi itu kami datang memastikan kapan dilakukan realisasi," kata Rustam 

 

Dia atas nama asosiasi mengancam, jika tidak ada kejelasan realisasi ADD hingga akhir bulan Desember, tahun ini, ADPESI akan mengambil langkah dengan memboikot aktifitas kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (BPKAD) Halbar.

 

"APDESI tetap mempresure dengan langkah tutup ruangan kantor BPKAD," kecam Rustam yang akrab disapa Utham. 

 

Hingga berita ini dipublish, para Kades tengah melakukan hering dengan Bupati Halbar, Dany Missy,.

 

Informasi yang dihimpun indotimur.com, menyebutkan, dalam hering yang dilakukan secara tertutup itu, semua barang bawaan peserta hering (Kades) tidak diijinkan dibawa masuk ruang hering, termasuk telepon selular (handphone-red) milik Kades.