JAKARTA, OT - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Rabu (2/8/2017) siang tadi, melakukan pembinaan teknis dan evaluasi semester I pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang perumahan tahun 2017, di Arsita Hotel, Jakarta.
Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Raden Johny Fajar Sofyan Subrata dalam sambutannya menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat seberapa besar progres DAK dan mendengar kendala yang dihadapai dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga hasil evaluasi ini nantinya sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kata dia, tahun ini, sebanyak 56.970 unit yang tersebar di 154 kabupaten/kota diseluruh Indonesia, dengan total anggaran Rp1,38 triliun. Namun, progresnya masih dibawah.
Untuk itu, perlu ditingkatkan lagi karena secara keuangan baru terserap 42,48 persen, sementara progres fisik baru mencapai 22,48 persen, dan 21 kabupaten/kota belum meyampaikan laporannya. "Jadi mohon agar segera dimasukan sehingga kita bisa membuat evaluasi pelaksanaan DAK tahun ini," harapnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan ini pihaknya terus mendorong progres percepatan penyerapan, karena ini juga berpengaruh pada percepatan ekonomi di daerah. "Kita khawatir tidak selesai sampai berakhirnya tahun anggaran," ungkapnya.
Lanjut dia, Menteri dan Dirjen sangat perhatian dengan program ini, baik anggarannya dari APBN murni maupun DAK APBN, sehingga tahun ini lebih intens melakukan monitoring dan evaluasi.
Dikatakannya, untuk bidang perumahan sudah masuk tahun kedua. 2016 dialokasikan 71 kabupaten/kota dengan anggaran Rp293 miliar, sementara di tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1,38 triliun yang mencakup 154 kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan peningkatan ini diiringi dengan pelaksanaan yang baik.
Dia menambahkan, untuk tahun 2018 Kementerian masih dalam proses pengusulan. "Kita harapkan agar terus mengurangi rumah tidak layak huni, sehingga besaran DAK ini akan terus meningkat. Tahun ini PUPR dan Bapenas mengusulkan besaran DAK Rp4,26 trilun, tapi tentunya tergantung kondisi keuangan negara," katanya. (thy/red)<(red)
Menurutnya, dalam pelaksanaan ini pihaknya terus mendorong progres percepatan penyerapan, karena ini juga berpengaruh pada percepatan ekonomi di daerah. "Kita khawatir tidak selesai sampai berakhirnya tahun anggaran," ungkapnya.
Lanjut dia, Menteri dan Dirjen sangat perhatian dengan program ini, baik anggarannya dari APBN murni maupun DAK APBN, sehingga tahun ini lebih intens melakukan monitoring dan evaluasi.
Dikatakannya, untuk bidang perumahan sudah masuk tahun kedua. 2016 dialokasikan 71 kabupaten/kota dengan anggaran Rp293 miliar, sementara di tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1,38 triliun yang mencakup 154 kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan peningkatan ini diiringi dengan pelaksanaan yang baik.
Dia menambahkan, untuk tahun 2018 Kementerian masih dalam proses pengusulan. "Kita harapkan agar terus mengurangi rumah tidak layak huni, sehingga besaran DAK ini akan terus meningkat. Tahun ini PUPR dan Bapenas mengusulkan besaran DAK Rp4,26 trilun, tapi tentunya tergantung kondisi keuangan negara," katanya. (thy/red)<(red)
