TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bersama Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) bersepkat menata pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah Momerandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dengan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Maluku Utara, Edy Suharto.
Penandatangan MoU yang dirangkai dengan Sosialisasi SPIP Terintegrasi digelar di lantai IIi kantor Wali Kota pada Kamis (14/4/2022).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Ternate Jusuf Sunya, jajaran BPKP Maluku Utara dan sejumlah Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kota Ternate.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Edy Suharto dalam sambutannya mengatakan, SPIP merupakan proses integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya tujuan organisasi.
Menurutnya, penerapan SPIP secara integral merupakam satu kesatuan dan menyeluruh pada setiap kegiatan baik berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang tentunya menyatakan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
Dalam pelaksanaan SPIP ini, lanjut Edy, pemerintah daerah juga menjadi salah satu area dari MCB atau area untuk pencegahan adanya korupsi yang dicanangkan oleh KPK bersama dengan kementerian dalam negeri dan BKPB .
“Kami terus melakukan pembinaan baik melalui penerbitan aturan-aturan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan bahkan melalui pendampingan atau asistensi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”. jelasnya.
Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wali Kota Ternate dalam sambutannya mengatakan, dalam beberapa kesempatan, kerja sama asistensi atau pendampingan itu sudah dilakukan jauh sebelumnya tetapi perlu dipayungi kembali karena bisa saja ada beberapa hal yang mungkin belum sempat dilakukan pada era sebelumnya sebagai bagian Pemkot untuk melakukan antisipasi perkembangan-perkembangan tertentu yang bisa terjadi pada masa yang akan datang.
Wali kota juga berharap, ada perbaikan agar pada penilaian MCP selanjutnya, Kota Ternate bisa berada di posisi terbaik.
“Kehadiran BPKP bisa sangat mambantu jadi momen kesepakatan ini harus betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga tujuan organisasi yang dibentuk dapat terwujud,”Harap Wali Kota.
Diakhir sambutannya, orang nomor satu di jajaran Pemkot Ternate itu menaruh harapan besar adanya perbaikan agar pada penilaian MCP selanjutnya, Kota Ternate bisa berada di posisi terbaik.
(fight)
