TERNATE, OT- DPRD kota Ternate menilai kinerja pemerintahan Wali Kota Burhan Abdurrahman dan Wakil Wali Kota Abdullah Tahir (BUR-ADA) terlalu terburu-buru, sehingga menyebabkan sejumlah masalah.

Anggota Komisi II DPRD Sudarno Taher kepada wartawan mengatakan, kinerja diakhir  pemerintahan wali kota Ternate terlalu buru-buru, sehingga menyebabkan sejumlah masalah, termasuk pembahasan APBD 2021 hanya dilaksanakan satu hingga dua hari.

Bukan hanya itu, kata Sudarno, dokumen APBD induk 2021 juga sampai sekarang belum ada di DPRD.

Politisi PKS ini mengaku, saat ini DPRD mendapatkan surat dari wali kota Ternate, untuk meminta DPRD mengakomodir anggaran sebesar Rp 5 miliar dalam APBD 2021.

“Anggaran itu diberikan ke PUPR dan untuk memenuhi pembangunan salah satu instansi vertikal, tapi DPRD tidak mau mengakomodir karena Pemkot bekerja terlalu buru-buru,” katanya.

“Dokumen saja DPRD tidak memiliki kenapa harus diminta untuk mengakomodir anggaran sebanyak itu," katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap managemen keuangan Pemkot kedepan harus lebih baik, sehingga jangan terburu-buru seperti Pemerintah saat ini. Selain itu, DPRD meminta pemerintahan baru kedepan lebih tertib dan siap untuk merubah kota Ternate lebih baik.(awie)