TERNATE, OT - Komisi I DPRD kota Ternate menilai kebijakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Keas II ternate yang melakukan pembatasan pengoperasian perahu motor kayu hanaya menciptakan masalah baru.

Ketua komisi I DPRD kota Ternate, Muchtar Bian kepada indotimur.com, Kamis (4/2/2021) mengatakan, kebijakan yang dilakukan oleh KSOP sangat merugikan banyak orang.

Menurutnya, jika ingin ditindak lanjuti maka disarankan agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, karena aktivitas tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Tidore dan Ternate.

“Selama ini aktivitas yang dilakukan pemilik perahu motor kayu dan masyarakat baik-baik saja, jadi untuk untuk apa diambil kebijakan seperti itu. Bisa saja dilakukan perubahan atau pengurangan kapasitas penumpang atau barang, tapi jangan dipisahkan seperti itu,” katanya.

Kata Muchtar, kurangi saja jumlah kendaraan dan penumpang sesuai dengan target yang dimuat, jangan dipisahkan penumpang dan kendaraannya, karena menjadi beban tersendiri bagi penumpang atau masyarakat.

“DPRD menyarankan agar penumpang juga harus diikut sertakan dengan kendaraan, tapi kurangi kapasitas jumlah muatan, karena jika kebijakan harus dipisahkan orang dan kendaraannya maka akan menjadi beban tersendiri bagi mereka,” ujarnya.(awie)