TERNATE, OT - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kota Ternate untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik agar kinerja birokrasi bisa dirasakan masyarakat.
Hal ini disampaikan Menteri saat memberi ceramah umum kepada seluruh jajaran ASN Pemerintah Kota Ternate, pada Kamis (24/8/2023) malam di aula Baabullah kantor Wali Kota Ternate.
Di hadapan para pejabat eselon II, III dan IV serta staf termasuk PPPK, Menteri menekankan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan prima.
“Good will dari Bapak/Ibu sangat diperlukan agar kerja kita berdampak bagi rakyat. Ternate ini hebat. Mari kira dorong untuk inovasi pelayanan publik, salah satunya dengan MPP,” kata Menteri dalam ceramahnya.
Menurutnya, MPP adalah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelayanan publik dalam satu tempat.
Dia lantas menjelaskan, kehadiran MPP ini merupakan prioritas kerja Presiden, yakni penyederhanaan birokrasi. MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu gedung dan terintegrasi.
“Kami mendorong di kota ini segera ada MPP. Bahkan nanti bisa menjadi MPP digital,” harapnya.
Hingga saat ini, lanjut Menteri, ada 139 MPP fisik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan 21 MPP Digital di kabupaten/kota. “Sekitar 50 persennya sudah berada di luar Jawa. Ini artinya pelayanan publik sudah semakin merata, sudah semakin Indonesia-sentris, tidak hanya bagus di kota-kota besar di Jawa,” ujarnya.
Menteri menyebut bahwa kerja birokrasi harus memiliki dampak yang bisa dirasakan rakyat. Kementerian PANRB melalui fokus Refrormasi Birokrasi (RB) Tematik menjadi pendorong agar kerja birokrasi memiliki dampak langsung untuk masyarakat.
Sesuai arahan Presiden, sambung Menpan, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat. “Kita kadang sibuk rapat sana sini, kerja rutinitas yang diurus banyak tumpukan kertas. Namun apakah kita berdampak dan bergerak cepat untuk rakyat?” tanya Menteri.
Dalam menjalankan kerja birokrasi, diperlukan skala prioritas yang dikerjakan. Menyusun skala prioritas perlu menguraikan dulu masalah yang dihadapi. “Utamakan yang genting, karena semuanya pasti penting untuk diselesaikan,” tegasnya.
Ada empat fokus untuk mendorong birokrasi yang berdampak, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Kerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcomebukan fokus ke input atau hulu.
Implementasi RB perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Menteri Anas mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
“Birokrasi itu engine-nya. Mobil ini akan berjalan kencang kalau engine-nya bagus. Mobil tua tetap kencang kalau engine-nya bagus. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Menteri juga mendorong digitalisasi di daerah dengan sebutan Kota Rempah ini. “Tidak ada pilihan lain selain digitalisasinya harus jalan agar pelayanan lebih cepat dan efisien,” ujarnya.
Transformasi digital ini lanjut dia, didukung dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini tengah diakselerasi oleh Kementerian PANRB.
(fight)
