TERNATE, OT - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate bergerak cepat menyiapkan skema intervensi harga di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini diambil guna menekan angka inflasi Kota Ternate yang melonjak hingga 5,75 persen secara year on year (YoY) pada Agustus 2026.
Rencana penanganan tersebut dibahas dalam rapat terbatas TPID bersama Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pada Kamis (17/9/2026) di ruang kerja Sekda Kota Ternate.
Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seusai rapat koordinasi nasional bersama Wali Kota Ternate.
Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TPID Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, menjelaskan, rapat difokuskan untuk membedah pemicu kenaikan harga sekaligus merumuskan strategi penanggulangannya.
“Rapat ini atas instruksi Pak Wali Kota setelah Zoom meeting dengan Pak Mendagri. Kita membedah faktor apa saja yang memengaruhi inflasi setinggi itu dan menyiapkan skema penanganannya,” ujar Rizal.
Berdasarkan analisis TPID, tingginya inflasi di Ternate didorong oleh beberapa komoditas dan jasa utama, antara lain, tarif angkutan udara, harga bensin, emas perhiasan, serta komoditas hasil laut seperti ikan cakalang, ikan sisi, ikan malalugis, dan ikan surihi.
Sedangkan faktor penahan laju inflasi, diantaranya, bawang merah, tarif angkutan laut, kacang panjang, lemon, dan ketimun.
Sebagai langkah konkret, TPID akan melakukan peninjauan langsung ke pasar-pasar utama yang menjadi sampel BPS, seperti Pasar Higienis, Pasar Bastiong, dan Pasar Dufa-Dufa.
Pemantauan ini bertujuan untuk mengecek stabilitas stok serta mengatasi disparitas harga antar pasar yang dinilai cukup tajam.
“Kami akan tinjau disparitas harga, misalnya kenapa harga sayur di Pasar Higienis dan Pasar Bastiong bedanya bisa jauh. Pemerintah harus hadir melalui intervensi pasar atau operasi pasar agar harga seragam, wajar untuk konsumen, dan tidak merugikan pedagang,” tegas Rizal.
Dia menambahkan, seluruh intervensi yang akan dijalankan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).
Dengan evaluasi peta jalan pengendalian harga ini, Pemkot Ternate berharap daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak harga pasar.
(fight)
