TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate segera melantik para pejabat terpilih hasil lelang jabatan untuk 12 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang digelar pada Agustus lalu. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pekan depan, menyesuaikan agenda Wali Kota Ternate.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengonfirmasi bahwa seluruh mekanisme dan prosedur seleksi telah rampung sesuai regulasi.
“Mekanisme dan prosedur terkait pengangkatan JPT Pratama hasil lelang jabatan bulan Agustus sudah clear. Panitia Seleksi (Pansel) dan Pak Sekda sudah memerintahkan untuk dibikin persiapan,” ujar Samin, Rabu (16/9/2026).
Samin menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengusulan dan dokumen permohonan rekomendasi yang dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat telah mendapatkan persetujuan penuh.
Pemkot Ternate menargetkan pelantikan akan dilangsungkan pada pekan depan. "Dasar pelantikan yaitu hasil penilaian seleksi terbuka baik pada tahapan Computer Assisted Test (CAT), tim asesmen BKN, serta penilaian independen dari Pansel," terangnya.
“Tentu yang dilantik adalah orang-orang yang ikut lelang di posisi tersebut, tidak bisa dipindah ke tempat lain karena norma, standar, dan prosedurnya memang demikian,” sambung Samin.
Selain pejabat eselon II, Pemkot Ternate juga tengah menyiapkan pengisian untuk sejumlah posisi eselon III yang kosong agar tidak ada lagi jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Tim Penilai Kinerja ASN (dulunya Bapperjakat) yang dipimpin Sekretaris Daerah dijadwalkan menggelar rapat teknis untuk membahas pengisian posisi eselon III yang ditinggalkan oleh pejabat yang naik kelas ke eselon II.
Selain pejabat eselon III, Pemkot Ternate juga akan melantik sejumlah Kepala Sekolah dan jabatan pengawas atau setara eselon IV. Selain sebagai bagian reposisi organisasi, pelntikan bagi pejabat eselon IV juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Langkah ini diambil guna memastikan roda organisasi pemerintahan berjalan optimal dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis.
“Target kita tahun ini sudah tidak ada lagi Plt dalam jumlah banyak seperti dulu. Jabatan Plt itu terbatas dan tidak bisa mengambil langkah-langkah yang bersifat strategis. Ini juga menjadi bagian dari penilaian BKN,” pungkasnya.
(fight)
