HALBAR, OT – Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Halmahera Barat mendesak Bupati James Uang untuk segera mengambil langkah tegas terkait penataan birokrasi.
Dewan meminta Bupati menggelar asesmen khusus untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) hingga melakukan perombakan atau rolling pejabat di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat.
Desakan ini disampaikan anggota DPRD Halbar dari Fraksi Gabungan, Edi Jauw, pada Rabu (4/11/2026).
Menurut politisi Partai Perindo tersebut, pembenahan birokrasi mendesak dilakukan lantaran banyaknya posisi strategis di lingkup Pemda yang masih mengalami kekosongan.
"Salah satunya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) yang sampai saat ini status pimpinannya masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt)," kata Edi.
Selain kekosongan jabatan OPD, Fraksi Gabungan memberikan perhatian khusus pada posisi Sekretaris Daerah.
Edi menilai Sekda saat ini sudah sewajarnya diganti mengingat masa usianya yang dalam waktu dekat akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).
"Hitungan waktu kabarnya (Sekda) akan memasuki masa pensiun. Artinya, sudah mendekati usia yang tidak produktif lagi dalam menjalankan roda birokrasi," ujar Edi.
Tak hanya faktor usia, kinerja Sekda dalam penanganan dinamika anggaran daerah juga mendapat sorotan tajam.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda dinilai minim inovasi saat berhadapan dengan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD, terutama dalam merespons pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
"Beberapa kali dalam pembahasan dokumen anggaran, terlihat Sekda terkesan tidak memiliki pemikiran (skema) atau gagasan terbaru. Tidak ada konsep konkret untuk menekan inflasi dari sektor ekonomi di tengah pemangkasan anggaran," kritiknya.
Edi menegaskan, posisi Sekda seharusnya menjadi motor penggerak sekaligus representasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara birokrasi. Peran strategis tersebut menuntut gagasan teknokratis yang kuat, bukan sekadar urusan administratif rutin.
"Jika Sekda hanya sekadar membaca dari angka satu ke angka nol, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bisa melakukan itu," cetusnya.
Dia menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi di bawah kepemimpinan Sekda saat ini sudah tidak optimal untuk merespons kebutuhan pembangunan daerah ke depan.
"Dalam kacamata politik saya, Sekda sudah tidak layak. Minimnya gagasan memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan mungkin tidak lagi memikirkan kemajuan daerah ini. Oleh karena itu, Bupati sudah harus segera membuat asesmen khusus untuk Sekda dan melakukan rolling pejabat," pungkasnya.
(deko)
