HALBAR, OT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat resmi menyerahkan dua aset strategis transportasi laut kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Jailolo.
Penyerahan aset ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Bupati Halmahera Barat dan disaksikan Pimpinan DPRD Rustam Fabanyo pada Rabu, (16/9/2026).
Langkah ini diambil guna memperkuat pengelolaan kawasan pelabuhan secara terintegrasi, sekaligus menopang rencana pengembangan infrastruktur transportasi laut di wilayah Halmahera Barat.
Kepala UPP Kelas III Jailolo, Rosihan Gamtjim, menjelaskan, aset daerah yang diserahkan salah satunya adalah fasilitas dermaga perahu (perla) yang lokasinya berimpitan langsung dengan kawasan pelabuhan.
"Kami dipercayakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menerima hibah aset yang ada di Pelabuhan Jailolo. Setelah mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, kami berkoordinasi dengan Bapak Bupati agar penyerahan aset ini dilakukan demi pengembangan yang lebih optimal,” ujar Rosihan.
Dia menambahkan, penataan status kepemilikan aset ini mendesak dilakukan karena UPP Jailolo tengah menyiapkan studi pengembangan kawasan pelabuhan pada tahun ini.
Kejelasan status lahan dan fasilitas menjadi kunci agar perencanaan pembangunan berjalan efektif tanpa kendala regulasi kawasan.
Ke depan, Pelabuhan Jailolo diproyeksikan mengalami peningkatan kapasitas fasilitas secara signifikan meliputi perpanjangan dermaga dengan rencana penambahan panjang dermaga hingga 50 meter.
Selain itu ada perluasan area pelabuhan untuk menampung kapasitas pelayanan moda transportasi laut yang lebih memadai bagi masyarakat Halmahera Barat.
Selain Pelabuhan Jailolo, perhatian juga diarahkan pada pengembangan Pelabuhan Dodinga. Mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah serta besarnya kebutuhan kajian teknis dan anggaran, keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai menjadi solusi paling realistis.
“Untuk Pelabuhan Dodinga, tentu membutuhkan kajian dan dana yang besar. Lebih baik apabila pelabuhan tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan perhatian khusus, apalagi kondisi fiskal daerah saat ini cukup terbatas,” jelasnya.
UPP Jailolo berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemkab Halmahera Barat dan para pemangku kepentingan agar usulan pengembangan kedua pelabuhan tersebut dapat masuk dalam skala prioritas penganggaran pemerintah pusat.
Pihak Pemkab Halmahera Barat turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi yang terjalin dengan UPP Jailolo, yang dinilai berhasil mengawal berbagai program strategis sektor perhubungan di daerah tersebut.
(deko)
