TERNATE, OT - Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar, Litbang HalmaheraPost merilis hasil survei evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Survey ini memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
Hasilnya, 71,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Ternate. Rinciannya, 5,0 persen mengaku sangat puas dan 66,8 persen puas. Sementara itu, 28,2 persen responden menyatakan tidak puas, terdiri dari 21,2 persen kurang puas dan 7,0 persen tidak puas.
Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas publik memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan Tauhid–Nasri, meskipun masih terdapat sektor yang dinilai perlu pembenahan serius.
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional di seluruh kecamatan di Kota Ternate.
Pengumpulan data berlangsung pada 29 Januari hingga 7 Februari 2026, sehingga potret opini publik yang tergambar mencerminkan persepsi warga pada periode satu tahun pemerintahan berjalan.
Pelayanan Kesehatan Jadi Penopang Kepuasan
Pelayanan kesehatan menjadi faktor utama yang mendorong kepuasan publik, dengan kontribusi sebesar 30,0 persen. Responden menilai adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan, baik dari sisi akses maupun respons petugas.
Pelayanan pendidikan berada di posisi kedua dengan kontribusi 15,3 persen, disusul infrastruktur jalan sebesar 10,5 persen yang dinilai mengalami perbaikan dan pemeliharaan lebih baik.
Pelayanan air bersih menyumbang persepsi positif sebesar 7,3 persen, sementara penanganan sampah mendapatkan apresiasi dari sebagian warga sebesar 5,5 persen.
Faktor pendukung lainnya meliputi penerangan jalan (2,0 persen), penataan pasar (0,8 persen), retribusi parkir (0,5 persen), serta keterjangkauan sembako dan barito (6,7 persen).
Sampah dan Air Bersih Masih Jadi PR
Di sisi lain, persoalan pengelolaan sampah menjadi keluhan terbesar warga, dengan angka 10,8 persen. Warga menilai sistem pengelolaan sampah masih belum optimal dan berdampak pada kebersihan lingkungan.
Pelayanan air bersih juga menjadi sorotan dengan 8,0 persen responden menyatakan tidak puas akibat ketidakkonsistenan distribusi dan kualitas air.
Keluhan terhadap infrastruktur jalan tercatat sebesar 5,0 persen, terutama terkait kondisi jalan di sejumlah wilayah yang dinilai belum memadai. Selain itu, sektor lainnya menyumbang 2,8 persen ketidakpuasan, sementara sebagian kecil responden masih menyoroti layanan pendidikan dan kesehatan (1,7 persen).
Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan
Direktur Litbang HalmaheraPost, Jufri Abubakar, menilai hasil survei ini sebagai potret objektif satu tahun kepemimpinan Tauhid–Nasri.
“Satu tahun adalah fase konsolidasi kebijakan. Angka 71,8 persen menunjukkan ada kepercayaan publik yang terjaga. Tetapi 28,2 persen ketidakpuasan adalah alarm yang tidak boleh diabaikan,” ujar Jufri.
Menurutnya, sektor-sektor dengan tingkat kepuasan tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang memiliki standar jelas, terukur, dan responsif cenderung lebih cepat diapresiasi masyarakat.
“Ketika layanan memiliki kepastian waktu, prosedur yang sederhana, dan petugas yang responsif, masyarakat merasakan dampaknya secara langsung. Itu terlihat pada sektor kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan sektor kesehatan, terutama melalui implementasi UHC, menunjukkan bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat akan berdampak langsung pada peningkatan kepuasan publik.
“UHC adalah contoh intervensi yang tepat sasaran. Ketika masyarakat merasa terlindungi secara kesehatan, rasa percaya terhadap pemerintah meningkat,” jelasnya.
Namun, Jufri menekankan bahwa persoalan sampah dan air bersih memerlukan pendekatan yang lebih sistemik.
“Ini bukan hanya soal teknis pengangkutan atau distribusi. Ini menyangkut tata kelola, konsistensi kebijakan, pengawasan, dan keberlanjutan anggaran. Tanpa pembenahan menyeluruh, tingkat kepuasan publik akan stagnan,” tegasnya.
Dia menambahkan, hasil survei ini harus dijadikan instrumen evaluasi dan dasar perumusan kebijakan ke depan.
“Satu tahun pertama memberi gambaran arah. Tahun berikutnya harus menjadi fase percepatan, terutama pada sektor yang masih menjadi keluhan utama warga,” pungkas Jufri.
(fight)
