BALIKPAPAN, OT - Selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI yang membawahi 17 Kota di Indonesia Timur, Wali Kota Ternate, Dr M. Tauhid Soleman turut menyampaikan sejumlah program dan kegiatan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XVII di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Wali Kota Ternate yang terpilih menjadi ketua dalam Musyawarah Komisariat Wilayah VI (Muskomwil) pada 16 Mei 2024 lalu di Makassar, Sulawesi Selatan itu, memaparkan sejumlah agenda yang melibatkan 17 kota di Indonesia Timur.
“Untuk kegiatan di Komwil VI, kami punya sekretariat sendiri, yang selama ini menghandle kegiatan-kegiatan Komwil VI, bertempat di Kota Makassar," ujar Tauhid saat menyampaikan laporannya, pada Rabu (5/6/2024).
Tauhid menyampaikan, di tahun 2023-2024 terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya menggelar rapat teknis, yang membahas program-program tahunan.
Selain itu, Komwil VI APEKSI juga telah melaksanakan kegiatan lokakarya yang dibarengi dengan kegiatan Muskomwil yang membahas masalah persampahan perkotaan.
“Dalam pelaksanaan pra-Muskomwil, poin-poin yang dibahas di antaranya adalah persiapan Muskomwil tentang draft progam 2025, draft rekomendasi Komwil VI untuk disampaikan pada Rakernas yang dilaksanakan di Balikpapan," tukasnya.
“Kemudian menetapkan waktu dan tempat Muskomwil. Dan Muskomwilnya membahas dan menetapkan program pokok di tahun 2025. Yang berikut menetapkan rekomendasi Komwil VI pada Rakernas, kemudian memilih pengurus Komwil 2024-2025," sambung Tauhid.
Pada kesempatan itu juga, Wali Kota Ternate selaku Ketua Komwil VI APEKSI turut menyampaikan beberapa poin merealisasikan keberlanjutan dana Kelurahan untuk mendukung peningkatan dan pengelolaan di tingkat Kelurahan serta mengantisipasi ketimpangan kemajuan desa atau kelurahan.
“Saya pikir ini juga menjadi poin penting untuk kita sampaikan, karena perjuangan dana Kelurahan itu pernah hilang di tahun 2019. Kemudian poin berikutnya juga memudahkan data-data pendudukan menerima bantuan dari pemerintah daerah. Karena terkadang data atau parameter antara lembaga kementerian dengan pemerintah daerah berbeda," pungkas Tauhid.
(fight)
