TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) di ruang rapat kantor Bappelitbangda Kota Ternate.
Pemkot Ternate menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda besar transformasi digital nasional, khususnya pada sektor perlindungan sosial.
Sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi percontohan, Pemkot Ternate akan menata kembali data bantuan sosial melalui sistem digital. Program ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Langkah awal dilakukan dengan bimbingan teknis (bimtek) bagi para agen pendamping yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara, dengan melibatkan sebanyak 150 agen pendamping yang disiapkan untuk membantu warga dalam proses transisi digital.
Wali Kota Ternate Dr H M Tauhid Soleman, menjelaskan program ini merupakan bagian dari pilot project yang dilakukan pada 42 daerah di Indonesia, termasuk Kota Ternate.
Fokus utamanya adalah memperbaiki akurasi data agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Perbaikan data ini bersifat digital. Kita ingin memastikan orang yang semestinya menerima bantuan terdata dengan benar. Sebaliknya, mereka yang sudah tidak berhak, misalnya karena sudah meninggal dunia, akan dieliminasi oleh sistem secara menyeluruh,” ucap Wali Kota.
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 60.604 kepala keluarga (KK) yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Ternate yang akan divalidasi menggunakan data kependudukan semester dua tahun 2025
“Jadi aparat kelurahan dan RT dilibatkan penuh untuk memastikan data di lapangan akurat dan meminimalisir polemik penghapusan data sepihak. Ke depannya, sistem ini akan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” terang Wali Kota.
Dia menambahkan, program bansos yang telah divalidasi ini rencananya akan diluncurkan atau dicek langsung oleh presiden pada Oktober 2026 mendatang. Sementara, bantuan yang disalurkan nantinya bisa berupa barang maupun uang tunai, namun semuanya tergantung pada kebijakan teknis yang ditetapkan.
“Intinya, pemerintah kota siap. Karena kami dibantu tim gugus tugas yang diketuai oleh sekretaris daerah untuk memastikan seluruh proses validasi ini berjalan lancar sebelum tenggat waktu yang ditentukan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkot juga menyarankan ke pemerintah pusat agar memberikan perhatian penuh kepada daerah yang terdampak bencana. Tauhid menegaskan, seluruh warga yang terdampak harus diprioritaskan untuk diberikan bansos hingga masa recovery selama dua tahun.
“Karena warga yang mengalami bencana tidak bisa beraktivitas secara normal, sehingga mereka harus diberikan perhatian untuk mendapat bansos paling lambat dua tahun. Setelah itu baru divalidasi kembali datanya,” pungkas Wali Kota.
(fight)
