TERNATE, OT – Pemerintah Kota Ternate secara resmi telah menyurat ke Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Menteri Keuangan RI terkait penanganan dampak gempabumi 7,6 SR yang mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026) pekan lalu.

Berdasarkan data yang diterima dari Posko Penanganan Bencana Gempabumi Kota Ternate, sebanyak 233 bangunan baik rumah warga maupun tempat ibadah dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat gempa.

Selain itu, terdapat 1.966 warga terpaksa harus mengungsi karena gempa susulan masih terus terjadi hingga hari ini.

Surat yang ditujukan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meminta bantuan pembangunan rumah dan fasilitas yang mengalami kerusakan. Sementara surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan meminta percepatan pencairan DBH Kurang Salur untuk penanganan bencana gempabumi di Batang Dua.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate yang juga Ketua Tim Tanggap Darurat Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly mengatakan, mobilisasi logistic tahap dua yang dibawa Wali Kota sangat membantu warga yang masih menempati lokasi pengungsian.

Dia menyatakan tidak kurang dari 1.966 jiwa yang tersebar pada 6 Kelurahan di Kecamatan Batang Dua, hingga hari ini masih menempati kamp-kamp pengungsian. Sementara total bangunan yang rusak akibat gempa tercatat sebanyak 233 unit termasuk gedung sekolah dan rumah ibadah.

Untuk merespon dampak bencana gempabumi di Kecamatan Pulau Batang Dua, maka pada Selasa (7/4/2025), Wali Kota Ternate Dr H M Tauhid Soleman telah menyurat ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Surat dengan nomor 600.3/15/2026 tentang Usulan Penyediaan Rumah Khusus tertanggal 7 April 2026, itu ditandatangani oleh Wali Kota Ternate.

Selain itu Wali Kota juga bermohon ke Menteri Keuangan dapat mempercepat penyaluran DBH kurang salur sebesar Rp66 miliar sesuai surat nomor 900.1/25/2026 tentang Permohonan Dukungan Anggaran Tanggap Darurat Bencana Alam tertanggal 6 April 2026 yang diteken Wali Kota Ternate Dr H M Tauhid Soleman.

“Karena dengan adanya rasionalisasi ini maka mohon kiranya mendapat perhatian dari pemerintah pusat, paling tidak untuk daerah yang saat ini terkena dampak musibah gempa,” kata Sekda kepada sejumlah wartawan, pada Selasa (7/4/2026) di ruang kerjannya.

Sekda berharap, Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyertakan bangunan rumah yang rusak dapat dimasukan pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Karena bangunan yang ada di sana (Batang Dua) tidak bisa pastikan struktur bangunan yang ada itu masih bisa layak tinggal atau tidak, kita khawatir jangan sampai struktul bangunan itu sudah tidak kuat dan roboh, jadi dalam surat itu pak Wali meminta dukungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu sejumlah fasilitas yang rusak terutama rumah warga,” ungkap Sekda.

Orang nomor tiga di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu juga menambahkan, bantuan logistik untuk warga Batang Dua sudah tersalur pada dapur mandiri yang dikelola langsung oleh para pengungsi.

Dia juga memastikan Pemkot Ternate melalui BPBD dan Dinas Sosial bersama aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Batang Dua terus memantau perkembangan melalui posko-posko penyangga yang dibentuk Pemerintah Kota Ternate.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly juga dijadwalkan akan kembali mengunjungi Pulau Batang Dua bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda pada akhir pekan ini.

"Rencananya, kami bersama ibu Gubernur Maluku Utara akan berkunjung ke Pulau Batang Dua pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 untuk memastikan kondisi warga termasuk menyalurkan bantuan tahap III untuk warga Batang Dua," pungkas Sekda seraya mengaku telah menerima perimtah dari Wali Kota untuk mendampingi  Gubernur Maluku Utara pada agenda kunjungan kerja di pulau Batang Dua.

 (fight)