TERNATE, OT - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak meninggalkan tempat selama proses pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2025.
Dia menyebut, kehadiran pimpinan OPD akan memudahkan BPK dalam melakukan korcek dan validasi dokumen LKPD yang dilakukan oleh BPK.
Dalam sebuah wawancara, orang nomor tiga di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu menyatakan, kebijakan larangan pimpinan OPD keluar daerah selama proses pemeriksaan untuk memastikan kelancaran koordinasi serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa BPK.
Pimpinan OPD, lanjut Sekda, hanya diperbolehkan keluar daerah jika urusan tersebut bersifat mendesak dan telah mendapat izin dari Wali Kota Ternate.
“Untuk sementara pimpinan OPD saya minta stay di tempat. Karena ada hal-hal yang mungkin perlu dikoordinasikan dan ada dokumen yang belum lengkap,” kata Sekda baru-baru ini di Ternate.
Dia mengaku, sejauh ini respon OPD terhadap permintaan dokumen BPK terpantau cukup baik. Bahkan, beberapa OPD telah menyerahkan dokumen lebih awal sebelum diminta secara resmi oleh tim pemeriksa.
“Saya pantau sampai tadi pagi, ada OPD yang BPK belum minta dokumen tapi mereka sudah antar lebih dulu. Ini saya dapat laporan langsung dari ketua tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara,” ungkapnya.
Untuk mempermudah komunikasi, setiap OPD juga diminta menyiapkan contact person yang terdiri dari Sekretaris Badan/Dinas, Bendahara, dan Kasubag Keuangan. Jalur koordinasi tersebut telah disampaikan kepada ketua tim pemeriksa BPK agar proses pemeriksaan berjalan efektif dan lancar.
Ketua TAPD Kota Ternate itu juga telah menugaskan Inspektorat untuk memantau OPD yang dinilai lamban merespons permintaan dokumen. OPD yang mengalami keterlambatan diminta segera dilaporkan langsung untuk mendapatkan atensi khusus. “Kalau ada OPD yang slow response, Inspektorat bisa bypass langsung ke saya,” tegasnya.
Sekda berharap pemeriksaan pendahuluan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Hal ini agar proses dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terperinci sesuai jadwal BPK.
“Ini masih pemeriksaan pendahuluan. Saya yakin semua pimpinan OPD bisa memenuhi. Insya Allah pemeriksaan ini berjalan lancar,” pungkasnya.
(fight)
