TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate, memprioritaskan tiga poin penting dalam melakukan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan tahun 2025.
Wali Kota Ternate Dr H. M Tauhid Soleman, menyatakan, ada tiga poin penting dalam dokumen APBD Perubahan tahun 2025, diantaranya, pembayaran utang 2024 kepada pihak ketiga, efisiensi belanja perjalanan dinas, dan realokasi anggaran dalam mendukung program Asta Cita.
“Jadi poin-poin yang disampaikan ini poin-poin yang bersifat wajib sehingga harus dimasukkan dalam APBD Perubahan,” kata Wali Kota usai menghadiri rapat konsultasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2025, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, efesiensi belanja perjalanan dinas merupakan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly menambahkan, konsultasi bersama Banggar DPRD Kota Ternate ini baru membahas hal-hal yang sifatnya umum. Nantinya, akan ada tahapan teknis yang dibahas antara OPD dan komisi, kemudian ada tahap satu akhir antara DPRD dengan TAPD.
Menurutnya, salah satu hal yang akan disesuaikan pada APBD-P 2025 ini adalah pengalokasian anggaran untuk kegiatan City Sanitation Summit (CSS) yang rencananya akan dipusatkan di Ternate pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
“Karena Ternate tuan rumah maka butuh ada tambahan alokasi anggaran untuk hajat tersebut yang untuk nilainya nanti akan disampaikan dan dibahas di komisi,” ucapnya.
Ketua TAPD Kota Ternate itu menambahkan, beberapa penyesuaian akan dilakukan, termasuk gaji maupun TTP yang secara normatif memang harus menyesuaikan.
Untuk efisiensi anggaran sebagaimana instruksi presiden, lanjut Sekda, memang rata-rata di daerah belum melakukan penyesuaian. Meski begitu, dia memastikan Pemkot Ternate tidak terlambat melakukan efisiensi.
“Sebagaimana aturan itu kan masih, karena di minggu kedua bulan Agustus, artinya pemerintah kota masih dalam batasan waktu yang ditetapkan sesuai regulasi belum terlambat dan itu tadi disepakati secara bersama-sama,” akunya.
Pada APBD-P 2025, Sekda menyebutkan akan ada kegiatan untuk pembangunan IPAL di Pasar Higienis Gamalama demi menunjang kota sehat. Kemudian ada juga penyesuaian anggaran untuk pembayaran utang dari Universal Health Coverage (UHC).
Utang jaminan kesehatan pada APBD-P 2025, lanjut Sekda, akan dialokasikan sebesar Rp6 miliar dari total utang kurang lebih Rp15 miliar.
“Jadi kalau sudah Rp6 miliar di perubahan artinya sudah berkurang, tinggal berapa lagi yang harus diselesaikan pada induk 2026,” ujarnya.
Mengenai utang jaminan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah kota, sementara juga dilakukan kroscek data penerima oleh Inspektorat Kota Ternate.
Kroscek data dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai ada penerima yang ternyata sudah tidak layak menerima atau sudah tidak ada lagi.
“Sehingga review yang dilakukan Inspektorat itu penting, makanya tadi pak wali sampaikan demikian, jadi yang pak wali maksudkan itu menunggu review Inspektorat,” timpalnya.
“Tetapi dari sisi perencanaan kita sudah melakukan beberapa proyeksi atau estimasi-estimasi dari utang yang akan muncul, dan pas review keluar paling tidak Rp6 miliar kalau dari total Rp15 miliar, maka tinggal Rp9 miliar, itu yang nanti dialokasikan di induk 2026," tutupnya.
(fight)
